Industri Hasil Tembakau

Ironi Hari Tanpa Tembakau di Indonesia

tembakau
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

PP 109/2012 dan Pertaruhan Hidup Puluhan Juta Orang
Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. PP tersebut berlaku sejak disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 24 Desember 2012. PP ini memberikan batasan yang ketat bagi peredaran, termasuk iklan dan penjualan produk tembakau, utamanya rokok

Kebijakan pemerintah melalui PP No. 109/2012 ini tidak tepat, sebab menimbulkan kerugian besar bagi para petani dan industri tembakau. Pemerintah tidak berpihak kepada para petani tembakau dan rakyat kecil yang secara langsung ataupun tidak langsung berhubungan dengan tembakau. Tindakan ini sama halnya dengan mematikan perekonomian petani tembakau yang mata pencahariannya hanya dihasilkan dari tembakau.

Selain itu, PP 109/2012 ini juga akan mematikan industri tembakau dan tentu saja akan berdampak kepada para pekerjanya. Kematian produksi industri tembakau akan menghilangkan lapangan pekerjaan bagi banyak pekerja yang selama ini penghasilannya hanya digantungkan pada indusri rokok. Pemerintah harus berlaku adil, tidak diskriminasi, tidak selalu menyudutkan petani dan industri tembakau.

Menurut Syamsul Hadi, pakar tembakau yang pernah diundang oleh FKP DPR RI untuk memberi masukan perihal ini, menyatakan bahwa kontribusi penciptaan lapangan kerja dari industri rokok dan yang terkait dengannya mencapai 24,4 juta. Setidaknya terdapat 1,25 juta orang bekerja di ladang-ladang tembakau, 1,5 juta bekerja di ladang cengkeh, dan sekurang-kurangnya 10 juta orang terlibat langsung dalam industri rokok. Belum lagi mereka yang mendapat berkah yaitu penjual rokok asongan dan mereka yang bekerja di sektor lain yang berkait dengan rokok, semisal perusahaan korek api.

Selain itu penerimaan negara (pemerintah pusat) yang berasal dari cukai rokok pada tahun 2012 mencapai 74 triliun rupiah. Sementara kontribusinya terhadap perekonomian daerah juga tidak bisa dianggap remeh. Beberapa daerah sangat menggantungkan hidup masyarakatnya pada industri rokok. Kediri, Malang, Kudus, dan berbagai kota lainnya, ekonominya sangat ditentukan oleh rokok. Kudus, misalnya, menyumbang Rp15,1 triliun dari total pendapatan cukai Rp60 triliun pada 2011.

Sementara itu, berdasar temuan Indonesia Media Monitoring Center (IMMC) berkaitan dengan isu tembakau, ternyata industri tembakau memiliki dampak positif, terutama dari aspek ekonomi. Sebab sekitar 52% pemberitaan soal tembakau, mengulas soal manfaat ekonomis dari industri rokok ini. Fokusnya pada kontribusi rokok terhadap pendapatan negara hingga soal banyaknya lapangan kerja yang terserap dari industri rokok.

Dari sisi sosial pemberitaan soal manfaat rokok juga cukup besar, yaitu 40%. “Ini biasanya terkait dengan dimensi sosiologis tembakau. Pengaitan rokok dengan aspek kultural lokal masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa media mengulas dimensi ini,” jelas Muhammad Farid, Direktur IMMC. Menurut Farid, industri rokok memang memiliki sisi dilematis. Industri rokok sebagai salah satu sumber pendapatan negara telah menciptakan sebuah perspektif positif terhadap industri ini.

Fakta bahwa industri rokok memberi kontribusi besar bagi pendapatan pemerintah dan memberikan lapangan pekerjaan bagi puluhan juta orang, agaknya tidak bisa disangkal begitu saja. Namun, geliat aktivis anti-tembakau yang gencar menyerang perokok dan industri rokok, tidak pernah mau mempertimbangkan fakta ini. Mereka tidak mampu memberikan solusi apa pun sebagai pengganti pendapatan negara dari cukai tembakau yang hilang, dan lapangan pekerjaan pengganti bagi puluhan juta orang.  Namun tetap saja mendesakkan isu anti-tembakau.

Dengan berlindung di balik isu kesehatan, mereka menggiring opini masyarakat untuk memercayai bahwa tembakau adalah benar-benar penyebab kematian yang sangat berbahaya. Tembakau dan produk olahannya yang dibakar adalah penyebab dari segala macam penyakit. Dan karena itu, peredaran produk olahan tembakau harus dilarang. Bahkan bila perlu, barangsiapa yang ketahuan menggunakannya harus dipidana.  Beberapa daerah telah mengabulkan tuntutan aktivis anti-tembakau dengan mengeluarkan serangkaian peraturan daerah (perda) yang dimaksudkan untuk melarang aktivitas merokok.

Dalam rangka memperingati hari tanpa tembakau sedunia pada 31 Mei 2013, lagi-lagi aktivis anti-tembakau mengampanyekan tuntutan agar pemerintah dan masyarakat melakukan boikot terhadap produk tembakau. Bahkan bukan hanya itu, mereka juga gencar mengampanyekan penolakan terhadap iklan rokok bagi kegiatan olah raga dan kesenian, juga beasiswa serta CSR dari perusahaan rokok. Namun lagi-lagi, mereka tidak menawarkan solusi alternatif sebagai pengganti.

Aktivis anti-tembakau adalah corong suara pemerintah dalam hal kebijakan tentang tembakau. Apa yang disuarakan aktivis anti-tembakau, adalah senada dengan kebijakan tentang tembakau yang bakal dikeluarkan pemerintah. Pemerintah membutuhkan aksi dari aktivis anti-tembakau untuk mendukung kebijakannya, agar kebijakannya seolah-olah mendapat dukungan masyarakat.  Aktivis anti-tembakau menjadi keran pencuci tangan dari kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.  Kotornya tangan pemerintah terkait kebijakan tentang tembakau di Indonesia, dengan sendirinya telah dibersihkan oleh aktivis anti-tembakau.

Sementara, pemerintah dengan PP No.109/2012 sebenarnya hanya menjalani perannya sebagai badut dari kepentingan asing, untuk mematikan pertanian tembakau dan industri rokok di Indonesia.

PP 109/2012, Ancaman bagi Industri Periklanan, Keberlangsungan Kegiatan Olahraga dan Pertunjukan Seni
Sejak tahun 2008, WHO meluaskan tema kampanye anti-rokok dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia.  WHO berasumsi bahwa iklan rokok merupakan provokasi dari pabrik rokok untuk menarik minat perokok pemula. Dengan alasan semacam itulah maka mulai tahun 2008, kampanye Hari Tanpa Tembakau memasukkan iklan rokok sebagai isu krusial.

Secara resmi pemerintah Indonesia merespon kemauan WHO itu dengan memberlakukan PP No.109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. PP ini bukan hanya menguntungkan produk impor saja. Tetapi juga berpotensi memukul industri periklanan di Indonesia. Secara otomatis PP tersebut akan berimbas pada pemberlakuan aturan baru terkait iklan produk rokok . Tahun ini iklan rokok diprediksi akan mengalami penyusutan yang cukup signifikan.

Pasal 35, 36, 37, 38 dari Peraturan Pemerintah No.109 itu mengatur soal sponsorship kegiatan seperti pentas musik dan kegiatan kesenian. Merujuk pasal-pasal itu, perusahaan rokok boleh memberi kontribusi asalkan tak ada kompensasi. Jadi tidak ada image, logo, pada spanduk. Juga untuk CSR pun tidak boleh dari perusahaan rokok.  Selain membatasi pemberian sponsor, peraturan pemerintah itu juga mengharamkan gambar orang yang sedang merokok pada beragam media seperti film, iklan, media massa, dan lainnya.

Padahal selama ini iklan rokok memiliki kontribusi besar dalam dunia bisnis periklanan. Dengan diberlakukannya PP tersebut, seluruh perusahaan rokok kemungkinan akan menghentikan belanja iklannya. Pendapatan dari belanja iklan produk rokok selama ini memang cukup besar. Bahkan, kontribusi iklan rokok dan telekomunikasi mencapai 40 persen dari total pendapatan.  Prediksi penyusutan belanja iklan rokok pasca pemberlakuan UU tentang rokok tersebut mencapai Rp11,9 triliun. Besaran ini diasumsikan 10 persen dari total pendapatan belanja iklan secara nasional yang diperkirakan mencapai Rp119 triliun pada tahun 2013.

Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) harus mampu  menyiasati banyaknya aturan terkait batasan iklan rokok. Para praktisi periklanan dituntut untuk lebih kreatif dalam menyuguhkan karya-karya iklan mereka agar tetap menarik tanpa harus melanggar aturan maupun kode etik pariwara. Dalam artian, iklan harus dikemas menarik dengan kemampuan menyampaikan pesan yang efektif dan tidak melanggar ketentuan kode etik pariwara. Sekalipun iklan dan promosi rokok dibatasi, namun hingga kini belanja iklan dan promosi industri rokok masih menempati deretan papan atas. Belanja iklan rokok tiap tahun selalu naik, terbesar hampir 90% ditempatkan di TV dan media elektronik, sisanya untuk media cetak.

Ancaman PP 109/2012
Pertandingan olah raga hingga saat ini masih mengandalkan industri rokok sebagai sumber utama.  Hal tersebut dinyatakan oleh Joko Driyono, CEO Liga Indonesia yang juga menjabat Ketua Panitia Piala AFF 2010 di Indonesia. “Selama ini kami mengetuk pintu hampir semua perusahaan besar, tetapi yang kita lihat adalah perusahaan-perusahaan rokok yang secara konkret membuka pintu dan memberi kontribusi yang signifikan dibanding perusahaan-perusahaan besar lain,” tuturnya.

Joko menambahkan, pendekatan yang digunakan memang praktis dan tidak ingin berkonfrontasi dengan isu olah raga dan kesehatan. Dia mengakui bahwa pendekatannya bersifat pragmatis, terutama sepakbola, sebab bisa menarik penonton dalam jumlah yang cukup besar.

Cabang tinju juga masih amat mengandalkan industri rokok, seperti diakui oleh Ketua Harian Komisi Tinju Profesional Indonesia, KTPI, Dr. Tommy Halauwet.  “Saya kira kita mesti mengakui bahwa, terutama di Indonesia, sponsor-sponsor untuk olah raga itu selain dari rokok masih terlalu kecil. Artinya sangat kecil sponsor di luar rokok yang mau berpartisipasi.” Dr. Tommy Halauwet menegaskan bahwa iklan rokok tidak bisa dituding langsung sebagai penyebab kecanduan merokok. “Kita tahu walaupun sponsornya rokok, tidak lantas olahragawan merokok,” tandasnya.

Berkat sponsorship dari perusahaan rokok dalam pertandingan atau event olah raga yang besar, semakin banyak anak remaja yang ikut olah raga. “Itu kan positif dan tidak terbawa dengan narkoba dan yang lain-lain. Kita harus seimbang melihatnya,” tambah Dr. Tommy Halauwet.

Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia, Sudaryanto, berpendapat bahwa yang menjadi dasar harus tetap perundangan, bukan peraturan pemerintah. Bagaimanapun di tengah-tengah tekanan agar rokok tidak menerapkan promosi yang besar, ada satu hal yang harus diingat, yakni rokok adalah produk legal yang dilindungi undang-undang.

Selain mensponsori kegiatan olah raga, terdapat banyak kegiatan lain yang juga tergantung pada iklan rokok. Di antaranya adalah kegiatan seni budaya dan pertunjukan. Sejak lama industri rokok akrab dengan dunia panggung. Baru pada periode 2000-an, datang industri telekomunikasi dan perbankan yang turut menjadi sponsor. Itu pun dengan porsi kalah jauh dibandingkan industri rokok. Padahal 82,5 persen kegiatan musik Indonesia didukung oleh industri rokok. Contoh grup band Gigi yang pada bulan Mei ini memiliki delapan event show, bahkan sampai akhir tahun 2013 nanti ada 110 event. Hampir 80 persen rangkaian kegitan mereka disponsori oleh rokok. Begitu juga dengan band Kotak yang pada bulan Mei ini memiliki 18 event tour di Sumatera yang juga disponsori rokok.

Selama ini para pelaku industri hiburan mengandalkan show yang disponsori perusahaan rokok sebagai tulang punggung aktivitasnya. Sebab, pemerintah tak bergerak mengatasi pembajakan CD (compact disc), kaset, dan sebagainya. Sementara terkait dengan RBT (ringback tone), pemerintah juga terlihat tidak siap untuk melindungi karya cipta musisi. Maka show-show musik selalu menjadi andalan dan menggantungkan aktivitasnya pada iklan rokok.

Hal senada diungkapkan aktor Butet Kertaredjasa. Menurutnya, selama ini negara absen dengan dunia panggung teater. Para pegiat teater hanya menggantungkan penutupan biaya produksi dari penjualan tiket. Itu pun sering jauh di bawah ongkos produksi sebuah pentas teater. Selama ini kekurangan biaya produksi bisa tertutup dari keterlibatan sponsor, salah satunya dari industri rokok.

“Siapa yang bisa bergantung pada tiket saja? Teater Koma diselamatkan oleh industri rokok. Ada seni musik, film, dan sebagainya. Kalau peran-peran masyarakat seperti ini juga dihalangi, memangnya pemerintah siap menggantikan itu?” ujar pentolan Teater Gandrik itu.

Sebelumnya, kekhawatiran serupa sudah dilontarkan oleh Log Zhelebour dan Dewi Gontha. Dua promotor yang kerap menghadirkan konser besar di Indonesia itu menyebut industri rokok memiliki peran besar dalam sponsorship. Dukungan industri rokok belum tergantikan oleh sponsor lain, seperti dari perbankan maupun telekomunikasi. Mereka menyebut, bukan tak mungkin setelah pemberlakuan PP 109/2012 Indonesia akan sepi konser besar dan bermutu.

“Lebih 40 persen kebutuhan dana penyelenggaraan acara tersebut didukung dari industri rokok, dan sisanya ditutup oleh sponsor lain. Dana dari pihak sponsor tersebut juga kami gunakan untuk mensubsidi para pengunjung,” ujar Dewi.

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar