Mineral

Dilema Subsidi di Negara Kapitalis

kapitalis
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Secara prinsip, kewajiban negara kepada rakyat sebenarnya cukup sederhana, yaitu mendistribusikan kesejahteraan dan menjamin tegaknya keadilan. Namun hingga saat ini, kedua hal tersebut masih menjadi problem mendasar bagi rakyat Indonesia. Kesejahteraan dan keadilan masih jauh dari harapan, dan hanya berdiam sebagai jargon politik yang kehilangan makna.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, ada rumusan baku di mana negara diwajibkan membantu rakyat untuk memperkecil pengeluarannya dan sekaligus meningkatkan pendapatannya. Meningkatkan pendapatan rakyat memang persoalan yang kompleks, namun memperkecil pengeluaran rakyat sebenarnya sesuatu yang cukup mudah untuk dilakukan negara. Terdapat banyak hal untuk dapat menekan pengeluaran rakyat, salah satunya adalah dengan pemberian subsidi kepada rakyat untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan utamanya.

Namun, negara menganggap subsidi sebagai beban, terlebih setelah subsidi diharamkan oleh rezim perdagangan dunia. Banyak intelektual kampus pro-neolib kemudian diminta melakukan pengkajian terhadap kebijakan subsidi ini, dengan maksud agar rakyat memahami  bahwa negara tidak boleh dibebani dengan subsidi. Rakyat harus membayar untuk apa-apa yg dia gunakan dan dia nikmati di republik ini.

Wacana pengurangan bahkan pencabutan subsidi dengan sendirinya menjadi kontra produktif dengan upaya untuk menekan pengeluaran rakyat. Pada saat ini seseorang bisa mendadak jatuh miskin hanya karena sakit. Beberapa di antaranya bisa jadi semakin miskin hanya karena berusaha memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Sementara harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi tanpa dapat dicegah oleh negara. Tanpa ada imbangan untuk dapat meningkatkan pendapatan rakyat, dalam situasi yang demikian, maka kesejahteraan rakyat semakin jauh panggang dari api.

Maka dalam kondisi yang demikian, masing-masing rakyat diharuskan bersaing untuk bisa mewujudkan kesejahteraan bagi dirinya. Rakyat tidak lagi bisa berharap, bahwa negara akan membantu mereka untuk dapat mewujudkan kesejahteraan. Inilah makna awal dari kapitalisme klasik yang menjunjung tinggi nilai-nilai persaingan bebas. Persaingan bebas antara yang kuat melawan yang lemah, untuk akhirnya menghasilkan pemenang yang jumawa dan pecundang yang terlunta.

Negara tidak boleh intervensi dalam medan persaingan yang semacam ini. Akhirnya jamak kita lihat bagaimana perusahan jaringan toko ritel menggusur toko atau warung kelontong, supermarket mengubur pasar tradisional dan lain sebagainya. Kapitalismelah yang jadi biang dari semua itu.

Kapitalisme lahir sebagai sebuah sistem ekonomi baru yang muncul setelah terjadinya Revolusi Belanda pada abad ke-16, Revolusi Inggris  tahun 1648, dan Revolusi Prancis pada 1789. Persaingan bebas ini adalah spirit yang membuat kapitalisme lebih progresif dalam mengubur sistem feodalisme yang otokratik dan konservatif. Pada mulanya, kapitalisme merupakan kemajuan bagi peradaban manusia yang  membebaskan manusia dari kegelapan sistem feodalisme yang busuk. Namun dalam perkembangannya, kapitalisme menjadi pondasi bagi sistem ekonomi yang monopolistik. Sebab semua pertarungan hanya akan menghasilkan satu pemenang utama.

Setiap kali sebuah perusahaan menang dalam persaingan bebas, maka dia kan bertambah kuat. Sebab modal dan pasarnya semakin luas. Sebagai contoh pada tahun 1830, pabrik besi-baja Cyfartha menjadi perusahaan besi baja terbesar dunia setelah menggulung pesaingnya. Perusahaan ini memiliki pekerja sejumlah 5000 orang dengan aset total 2 juta dolar. Proses konsentrasi  modal dan penetrasi pasar terus berlangsung,  hingga akhirnya hanya menyisakan segelintir pengusaha besar yang memiliki modal dan pasar yang besar saja.

Perusahaan besar yang tersisa tidak punya pilihan lain selain bergabung menjadi satu–walaupun hasrat untuk melibas pesaingnya tetap saja ada. Maka dalam perkembangannya, kompetisi di antara mereka dianggap selesai, dan selanjutnya berubah menjadi monopoli.  Monopoli selanjutnya menjadi fitur utama dari kapitalisme abad 20, sebab dengan melakukan monopoli untuk sektor atau komoditi tertentu, maka mereka akan dapat meningkatkan daya tawar mereka.

Dalam perkembangannya kini, sistem monopoli dianggap sudah usang dan sudah tidak efektif lagi untuk menekan pasar. Monopoli-monopoli besar mulai bekerja sama dan membentuk kartel di mana mereka bisa  mengatur harga, membagi-bagi pasar, menentukan jumlah produksi, dan lain sebagainya. Dengan cara ini mereka mengeruk keuntungan sebesar mungkin. Tahun ini saja misalnya, LG, Samsung, dan 4 perusahaan lain diketahui telah mengatur harga panel LCD. Begitu juga dengan Dow Chemical, perusahaan kimia terbesar dunia, yang juga diketahui sebagai pengatur harga produk urethane.

Keberadaan kartel-kartel ini menjadikan harga  sebagai bukan lagi konsekuensi dari hukum permintaan dan penawaran. Harga tidak lagi ditentukan oleh siapa yang bisa memproduksi lebih efisien dan lebih murah. Tetapi kini harga didasarkan pada kemauan kartel.  Maka jangan heran bila Anda harus menebus daging sapi di pasar dengan harga 100 ribu rupiah per kilonya. Demikian pula dengan BBM yang konon kabarnya akan segera naik.
Percayalah bahwa pengurangan atau pencabutan subsidi BBM itu, tidak ada hubungannya dengan produksi minyak mentah Indonesia.  Jangan pernah bermimpi bahwa karena Indonesia sanggup memproduksi 830 – 850 ribu barel minyak per hari lantas harga minyak di Indonesia akan murah. Sebab, berapa pun harga yang nantinya akan ditentukan pemerintah, itu lebih dimaksudkan untuk memenuhi keinginan dan kepentingan kartel minyak dunia.

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar