Industri Hasil Tembakau

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Lepas Sasaran

cukai rokok
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Setiap tahun petani tembakau menyumbang sekitar Rp74 triliun bagi APBN. Dengan adanya pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), diharapkan petani dapat menikmati apa yang seharusnya mereka manfaatkan. Namun praktiknya, penyaluran DBHCHT itu kerap diselewengkan untuk hal-hal yang tidak semestinya.

Berdasarkan PMK No.44/PMK.07/2013 tentang alokasi sementara DBH Cukai Hasil Tembakau 2013, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp1,76 triliun. Dana itu akan dibagi kepada kabupaten/kota di wilayah provinsi tersebut sebanyak 30% untuk provinsi dan 70% untuk kabupaten/kota. Adapun bagian kabupaten/kota dibagi dengan imbangan 40% untuk kabupaten/kota penghasil dan 30% untuk kabupaten/kota lainnya.

DBHCHT yang dibagikan ke daerah penghasil bersifat earmarking, yakni penggunaannya sudah diarahkan untuk mendanai kegiatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 66A UU Nomor 39 Tahun 2007 Ayat (1), yaitu untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Tapi yang terjadi adalah ketika dana yang semestinya untuk kepentingan dunia pertembakauan, oleh pemda dipecah menjadi program-program kecil di luar kegiatan industri ‘emas hijau’. Dana itu dibagikan kepada beberapa SKPD sesuai bidang pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bahkan ada yang ke SKPD Kantor Pol PP. Penyusunan program yang dilakukan SKPD pun jarang melibatkan unsur petani tembakau. Inilah yang menjadi penyebab mengapa pemanfaatan DBHCHT belum tepat sasaran.

Selain itu, kondisi ini diperparah oleh belum pahamnya petani mengenai mekanisme untuk mendapatkan dana itu dan mengolahnya. Petani yang terlalu sibuk memikirkan nasib tembakaunya tentu tidak punya waktu untuk memikirkan hal semacam itu. Oleh karenanya dibutuhkan peran masyarakat untuk terus memantau dan melakukan kontrol terhadap penyaluran dana yang besar itu, sehingga petani bisa merasakan apa yang mereka tanam, panen, dan olah dengan kenikmatan.

 Sumber gambar: Eko Susanto via Flickr

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar