Hasil Laut

PT Garam Indonesia dan Mafia Garam Indonesia

garam
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Mafia garam di Indonesia terkuak setelah Direktur Utama (Dirut) PT Garam, Yulian Lintang, diusir saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI pada 26 Maret 2013. Komisi VI DPR RI menilai Yulian Lintang tidak memiliki legalitas sebagai Direktur Utama PT Garam. Sebab dia dipilih tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMN garam ini. Salah seorang anggota Komisi VI DPR RI, Azham Azmannatawijaya, meminta Yulian Lintang keluar dari luar sidang. Sebab Kementerian BUMN belum menyerahkan tanda legalitas pengangkatan seluruh direksi PT Garam yang baru, termasuk Yulian Lintang.

Rapat Dengar Pendapat tersebut digelar Komisi VI DPR RI terkait dengan konflik lahan garam di tiga kabupaten di Madura. Di mana pangkal dari persoalan itu adalah sengketa atas hak pengusahaan lahan produksi garam, antara Gerakan Gotong Royong Petani Garam Madura dengan PT Garam. Lahan tersebut semula dimiliki oleh petani garam tradisional, namun pada tahun 1936 dikuasai secara paksa oleh pemerintah kolonial Belanda melalui sewa paksa selama 50 tahun. Pada tahun 1986, seharusnya sewa paksa tersebut berakhir dan lahan dikembalikan pada petani. Namun pemerintah melalui Kementerian Perindustrian justru menyerahkan lahan tersebut kepada PT Garam.

Ketua Gerakan Gotong Royong Petani Garam Madura, Masrawi, sebenarnya hanya meminta hak untuk menggarap produksi garam di lahan tersebut. Namun hingga saat ini hak tersebut masih belum didapatnya. Selain dilatari faktor historis menyangkut sejarah kepemilikan hak atas lahan tersebut, permintaan ini jika disebabkan pada kemampuan PT Garam yang hanya bisa memproduksi  garam 35–40 ton per hektar, padahal sudah dengan teknologi canggih. Sedangkan, dengan teknologi sederhana atau secara tradisional, petani garam sanggup memproduksi  125–150 ton garam setiap hektarnya pada sekali panen.

PT Garam memang terlihat masih belum mampu mengoptimalkan pengelolaan lahan seluas 5.500 hektar yang dikuasainya di Madura. Dari lahan seluas itu, 85 persen lahan disia-siakan dan dijadikan lahan tidur tanpa dikelola untuk memproduksi garam. Bisa saja hal ini merupakan kesengajaan, untuk menekan produksi garam lokal, agar selalu ada alasan untuk melakukan impor garam. Semakin banyak areal lahan pengolahan garam yang dikuasai PT Garam dan ditelantarkan maka akan semakin sedikit pula produksi garam lokal yang akan dihasilkan.

Jika kita bandingkan kemampuan produksi PT Garam untuk menghasilkan garam yang hanya 35-40 ton per hektar pada sekali panen, maka akan sulit ditemukan alasan yang dapat menjelaskan fakta tersebut. Apalagi jika dibandingkan dengan kemampuan petani garam tradisional, yang sanggup memproduksi 125–150 ton garam per hektar pada sekali panen. Terlebih jika hal ini dikaitkan dengan teknologi yang digunakan. Faktanya, PT Garam menggunakan teknologi canggih, sedangkan petani hanya menggunakan cara-cara tradisional. Maka pertanyaannya, apa makna investasi  besar untuk membeli teknologi canggih tersebut, jika tidak dapat digunakan mendongkrak produksi garam? Bahkan untuk menyamai jumlah produksi petani tradisional, teknologi canggih yang diterapkan tersebut tidak sanggup.

Tidak ada alasan logis, kenapa PT Garam menelantarkan 85 persen lahannya di Madura dan kemampuan produksinya yang sangat minimal. Seandainya PT Garam memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan kapasitas produksinya demi termujudnya swasembada garam di Indonesia, tentu dia akan mengoptimalkan pengelolaan aset yang dikuasainya dengan melibatkan segenap stake holder yang dimilikinya.

Satu-satunya alasan yang paling rasional untuk menyikapi kinerja buruk PT Garam ini adalah kepentingan untuk tetap mengamankan kebijakan impor garam. Dengan menekan produksi garam nasional serendah mungkin, maka akan selalu ada alasan untuk tetap membuka keran impor garam. Terlebih pada saat ini PT garam, diberikan kewenangan untuk memonopoli impor garam dari pemerintah.

Mafia Garam
Marie Elka Pangestu, ketika masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan, pantas mendapat kecaman. Setelah  Kementerian Perdagangan membuat larangan impor garam ketika satu bulan sebelum dan dua bulan sesudah panen raya garam. Dia membiarkan masuknya garam impor ke Indonesia. Sebelumnya, pemerintah telah menyepakati bahwa panen raya garam pada 2011 akan terjadi selama Agustus hingga Oktober. Dengan mengacu pada larangan Kemendag di atas, maka tidak akan ada impor garam pada bulan Juli hingga Desember 2011. Tapi ternyata hingga Agustus, garam impor tetap saja bisa masuk. Aneh bukan?

Kemendeg dan Kemenperin berdalih, masuknya garam impor pada periode tersebut disebabkan produksi garam nasional hanya sejumlah 58.285 ton saja. Jumlah ini masih jauh dari total jumlah kebutuhan garam nasional yang mencapai 1,6 juta ton pada waktu itu. Alasan lain, kualitas garam nasional jauh di bawah standar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)  hingga bulan Juni 2011, Indonesia telah mengimpor 1,8 juta ton garam, padahal asumsi kebutuhan nasional  pada 2011 sejumlah 1,6 juta ton saja. Porsi terbesar impor garam Indonesia didatangkan dari Australia yang mencapai 1,04 juta ton dengan nilai US$53,7 juta. Selain itu, Indonesia juga mengimpor garam dari  India sebesar 741,12 ribu ton. Sedangkan sisanya didatangkan dari  Singapura, Selandia Baru, dan  Jerman. Memang susah untuk membayangkan, bahwa Indonesia impor garam dari Singapura. Tetapi begitulah kenyataan yang terjadi.

Mafia garam di Indonesia mendapatkan tentangan keras dari Fadel Muhammad, Menteri Kelautan dan Perikanan pada waktu itu. Namun, perseteruan ini dimenangkan oleh mafia garam, dan Fadel harus menelan pil pahit. Fadel akhirnya dicopot dari jabatan Menteri KKP oleh  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pertengahan Oktober 2011. Alasan pencopotan Fadel lebih disebabkan pada penilaiannya terhadap impor garam yang menurutnya sudah mencapai tahap kritis dan harus segera dihentikan.

Ironisnya, tiga hari setelah pencopotan Fadel, PT Cheetham Garam Indonesia (PMA Australia), sebuah perusahaan importir garam yang mengantongi  izin sebagai IT (Importir Terdaftar), memasukkan garam impor sebanyak 25.000 ton. Impor garam yang merugikan petani ini, diprotes banyak pihak namun mendapat pembelaan dari Deddy Saleh, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag. Menurut Deddy, garam yang diimpor PT Cheetam tersebut, bukan untuk kebutuhan konsumsi, tetapi untuk kebutuhan Industri. Garam-garam tersebut selanjutnya akan dipasok untuk sejumlah perusahaan, PT ABC President, Unilever Bango, Angle Product, Delifood, Serena, Jawamanis, Nusantara Pawon, Unilever Royco, Indofood Sukses Makmur, Prakasa Alam Segar, URC Philipine, dan lainnya.

Sumber gambar: wikipedia

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar