Mineral

Kedaulatan Energi di Indonesia

BBM
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Percayakah Anda bahwa sekitar 85 persen cadangan minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia pada saat ini telah dikontrol dan dikuasai oleh investor asing? Sebaiknya Anda percaya. Sebab investasi asing pada sektor migas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pesat. Sebagai misal, pada 2010 investasi asing di sektor migas berkisar pada angka 11 miliar dolar AS, namun pada 2011 telah meningkat menjadi 13,7 miliar dolar AS. Setiap tahunnya, nilai investasi asing di sektor migas mengalami pertumbuhan hampir 20 persen.

Adanya trend kenaikan investasi ini menandakan bahwa sektor migas Indonesia semakin didominasi oleh modal asing. Di mana ini merupakan konsekuensi  logis dari kebijakan liberalisasi investasi yang dilakukan pemerintah.  Namun ironis, di tengah banjir arus investasi asing pada sektor migas, Indonesia kini jadi negara pengimpor minyak.  Ini berarti, setelah gagal mewujudkan kedaulatan pangan, Indonesia juga kembali gagal untuk mewujudkan kedaulatan energi.

Sejak dari kelahirannya, Indonesia sebenarnya tidak pernah berdaulat terhadap sumber daya alamnya sendiri. Kenapa? Sebab kapitalisme imperialis global telah merantai kaki dan tangan negeri ini hingga tidak memiliki daya untuk melakukan upaya besar. Belenggu tersebut memaksa Indonesia untuk tetap menjadi  hamba modal asing. Memang ada satu periode singkat di bawah kepemimpinan Soekarno, Indonesia bisa berdaulat secara ekonomi  terhadap sumber daya yang dimilikinya. Namun betapapun, bila dicermati sungguh-sungguh sebenarnya kedaulatan  itu pun  hanya sementara, rapuh, dan ilusif.

Sebagaimana kita ketahui, setelah Soekarno melawan imperialisme, maka modal asing yang masuk ke Indonesia pun terhenti. Akibatnya, Indonesia mengalami kesulitan ekonomi, dan rakyat Indonesia jadi menderita, sebab mengalami kesulitan untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Sekalipun Indonesia memiliki beragam sumber daya alam dan kaya, namun ketiadaan modal dan teknologi untuk mengelolanya telah menjadikan Indonesia tidak mampu melakukan usaha apa pun untuk mengolah SDA yang melimpah tersebut. Bahkan andaikata mampu mengolahnya sekalipun, maka Indonesia tetap akan berhadapan dengan mekanisme pasar yang berlaku di dunia.

Poin penting yang hendak disampaikan di sini adalah, kita banyak melakukan kritik terhadap masuknya modal asing. Bahkan ada banyak gerakan untuk melakukan penolakan terhadap masuknya modal asing, namun yang terlupakan adalah, penolakan terhadap modal asing tersebut ternyata tidak diikuti dengan penolakan terhadap sistem ekonomi yang mendasarinya, yakni kapitalisme. Substansi dari kapitalisme adalah penghisapan oleh yang kuat terhadap yang lemah

Sayangnya, banyak di antara kita yang tanpa sadar memimpikan sistem kapitalisme awal ketika belum menunjukkan adanya monopoli korporasi multinasional dan konsentrasi modal yang besar. Masih ada juga yang mengigau tentang kapitalisme yang adil, di mana setiap pengusaha punya kesempatan yang sama untuk berhasil. Bahkan ada pula yang ingin memutar balik roda sejarah, namun tentunya itu akan melawan hukum alam. “Kita hanya bisa bergerak maju dalam roda sejarah,” demikian ditandaskan Marx dan Engels.

Secara ekstrem, wacana nasionalisasi sebenarnya bisa diambil untuk menghancurkan dominasi modal asing pada sektor migas. Tentu saja ini juga harus dibarengi dengan nasionalisasi semua sektor ekonomi penting, terutama perbankan. Selain itu juga harus didukung dengan adanya perubahan terhadap sistem ekonomi pasar bebas.  Sayangnya, pemerintah tidak punya nyali untuk mengambil langkah ekstrem ini. Untuk amannya, pemerintah lebih suka patuhi kemauan kartel minyak dunia dan membuat rasionalisasi agar bisa mendapat dukungan rakyat. Apa kemauan kartel minyak dunia? Benar, pemberlakuan harga minyak secara internasional di semua negara.

Setidaknya ini yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, (pada waktu itu) yang mengajak semua pihak mewaspadai subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menyusul besarnya realisasi pada 2012. Hingga tutup buku 28 Desember 2012 lalu, subsidi bahan bakar minyak mencapai Rp211,9 triliun, atau mencapai 154,22% dari pagu subsidi BBM dalam APBN-P 2012 sebesar Rp137,4 triliun.

Menurut Menkeu, secara keseluruhan realisasi subsidi pada tahun anggaran 2012 mencapai Rp346,4 triliun, atau mencapai 141 persen dari yang dianggarkan. Dari jumlah tersebut, realisasi subsidi energi pada 2012, mencapai Rp306 triliun atau 151,5 persen dari yang dianggarkan, dengan rincian Rp211,9 triliun untuk BBM dan realisasi subsidi listrik sebesar Rp94,6 triliun atau 145,7 persen dari pagu APBN-P 2012 sebesar Rp64,9 triliun.

Atas dasar realisasi subsidi yang jauh melebihi anggaran pada 2012 itu, maka pada 2013 pemerintah berencana akan lebih fokus dalam mengendalikan subsidi, utamanya subsidi BBM. Sebenarnya ini sinyal bahwa pemerintah akan menaikkan harga BBM pada tahun ini. Bila pada 2012 lalu realisasi subsidi BBM mencapai 211,9 triliun rupiah, maka pada 2013 ini dianggarkan 193,8 triliun rupiah untuk subsidi BBM. Artinya ada penurunan subsidi, yang bermakna bahwa harga BBM akan dinaikkan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Bambang Brodjonegoro, menguraikan beban anggaran dengan asumsi tidak ada kenaikan harga BBM subsidi maupun jika naik Rp500 per liter, Rp1.000 per liter, dan Rp1.500 per liter.  Pemerintah  mengacu pada harga ICP  105 dolar AS per barrel. Skenario pertama, apabila tidak menaikkan harga maka anggaran subsidi BBM membengkak menjadi Rp178,67 triliun dari Rp123,6 triliun dalam APBN 2012. Skenario kedua, jika harga BBM subsidi naik Rp500 per liter maka anggaran subsidi naik menjadi Rp 164,9 triliun. Skenario ketiga, jika harga BBM subsidi naik sebesar Rp1.000 per liter maka subsidi meningkat menjadi Rp151,14 triliun. Skenario keempat, jika harga BBM subsidi naik Rp1.500 per liter maka subsidi hanya naik menjadi Rp137,38 triliun.

Sumber gambar: wikipedia

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar