Hasil Laut

Kebijakan Impor dan Pembunuhan Petani Garam

garam
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Pada tahun 2010, pemerintah menyebut bahwa Indonesia membutuhkan 2,9 juta ton garam, yang terbagi untuk kebutuhan rumah tangga (konsumsi) sebesar 1,3 juta ton dan kebutuhan industri 1,6 juta ton. Kebutuhan garam ini selanjutnya diasumsikan mengalami peningkatan rata-rata 10 persen setiap tahunnya.

Data mengenai jumlah produksi garam lokal dan kebutuhan garam secara nasional pada masing-masing kementerian terkait tidak ada yang sesuai. Secara stratistik tidak ada kesesuaian antara data-data yang disajikan terkait kemampuan produksi garam lokal. Angka yang tertera pada masing-masing kementerian tidak dapat dipertanggungjawabkan. Akibatnya, kebijakan impor garam yang seharusnya didasarkan pada alokasi kebutuhan garam lokal juga tidak mempunyai kejelasan.

Terkait kebijakan impor garam tersebut, pemerintah mengemukakan alasan bahwa pada dasarnya produksi garam lokal memang tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga harus impor dari Australia. Hal ini terutama disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan teknologi dan kondisi alam.

Pemerintah mencontohkan cara produksi garam di Australia yang telah menggunakan teknologi canggih dengan kemampuan melakukan penyulingan air laut, bisa menghasilkan garam dengan kualitas baik. Selain itu, faktor musim juga dijadikan alasan. Pada musim hujan, tingkat produksi garam akan mengalami penurunan drastis. Sebab curah hujan yang tinggi tidak mendukung pengolahan garam secara optimal, karena produksi garam sangat tergantung pada sinar matahari. Dua faktor inilah yang dijadikan alasan kenapa produksi garam lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan domestik. Solusinya adalah impor.

Jika pemerintah mau konsisten dengan argumentasinya, maka impor garam tidak perlu dijadikan agenda tahunan. Karena langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah adalah bagaimana caranya bisa mengadopsi teknologi untuk memproduksi dan menyimpan garam. Produksi garam lokal bisa meningkat kualitas dan kuantitasnya agar mampu memenuhi kebutuhan nasional. Bukankah Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia sehingga memiliki bahan baku yang melimpah.

Namun rupanya pemerintah lebih tertarik untuk melakukan kongkalikong dengan pihak importir garam daripada berusaha meningkatkan teknologi untuk memproduksi garam. Keuntungan materi dari kebijakan impor garam yang bakal masuk kantong pejabat pemerintah, justru lebih menarik daripada upaya meningkatkan produksi petani garam. Maka jangan heran jika hingga kini tidak terlihat adanya upaya pemerintah dalam melakukan peningkatan teknologi pengolahan garam secara signifikan. Bahkan petani garam dibiarkan mati satu per satu karena seleksi alam. Tidak ada insentif bagi petani garam yang sekarat, agar mereka mampu berproduksi lagi.

Kebijakan impor garam ini patut dievaluasi kembali. Setidaknya harus ada kejelasan otentik mengenai data produksi dan kebutuhan garam secara nasional. Dari data ini maka sebenarnya bisa dirumuskan strategi yang bisa diambil untuk meningkatkan kapasitas produksi garam lokal. Sehingga secara bertahap kebijakan impor garam ini bisa ditinggalkan.

Selain itu, juga dirasa perlu untuk melibatkan petani garam dalam pengambilan kebijakan impor garam. Dengan adanya pelibatan ini, maka petani garam bisa memahami alasan kebijakan impor garam dan memberi masukan mengenai hal tersebut. Petani garam juga akan merasa mendapat apresiasi dari pemerintah manakala dia juga diberi peran yang proporsional dalam upaya peningkatan produksi garam agar Indonesia bisa swasembada garam. Sekalipun pemerintah harus mengimpor garam, namun itu tetap harus diiringi dengan upaya pengembangan teknologi jangka panjang agar Indonesia terbebas dari belenggu impor garam.

Kejanggalan Rencana Impor Garam Konsumsi 2013
Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP), pada tahun 2012 sebenarnya Indonesia sudah mencapai titik swasembada garam rakyat. Sebab petani garam Indonesia telah berhasil memproduksi 2,2 juta ton garam konsumsi. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C Sutardjo, mengatakan produksi sebesar itu sebenarnya telah melampaui target di 2012, yakni sebesar 1,32 juta ton. Surplus produksi garam hingga 153 persen ini mendorong KPP untuk menghentikan impor garam di tahun 2013.

Namun Kementerian Perdagangan punya alasan lain, dia tetap bermaksud melakukan impor garam di tahun 2013 ini sebesar 533 ribu ton. Anehnya, kebijakan impor garam ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi (rumah tangga) yang diperkirakan sebesar 1,4 juta ton. Gunaryo (Plh. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri) mengatakan, kebijakan tersebut merupakan hasil rapat antara pihaknya dengan Dirjen Manufaktur Kementerian Perindustrian, yang dibahas melalui rapat koordinasi dengan menko terkait.

Dari data di atas, dapat kita lihat bagaimana masing-masing kementerian terkait tidak memiliki paradigma pikir yang sama dalam melihat kebijakan impor garam ini. KPP sebagai pihak yang paling tahu tentang produksi jumlah garam, tidak dilibatkan dalam pertemuan yang terkait dengan rencana penyusunan kebijakan impor garam. Menteri Kelautan dan Perikanan sudah secara tegas menyebut produksi garam nasional surplus, namun Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian tetap saja merencanakan impor garam.

Siapa yang paling dikorbankan dari kebijakan ini? Tentu saja petani garam. Dengan masuknya impor garam, maka bisa dipastikan bahwa harga garam petani lokal akan jatuh. Seperti dituturkan oleh Edi Ruswandi, Ketua Gabungan Kelompok Petani Garam “Banyu Laut” Kabupaten Indramayu, yang menyebut garam impor adalah lawan dari garam lokal. Kenapa? Sebab keinginan importir/pemerintah untuk impor garam sama dengan mencabut nyawa hasil petambak garam. Asumsi ini dibuktikan dengan fakta mengenai harga garam yang tertekan rendah, jauh di bawah HPP standar pemerintah, di mana K1 Rp750 per kg dan K2 Rp550 per kg.

“Kami sangat terpukul dengan kebijakan impor dari Menteri Perdagangan yang dirujuk oleh Menteri Perindustrian,” kata Edi Ruswandi. Sebab ternyata stok garam rakyat yang saat ini masih belum terjual ada sejumlah 102.000 ton. Selanjutnya Edi meminta pihak berwenang untuk meneliti syarat yang telah dilanggar importir. Di mana importir garam sebenarnya diwajibkan membeli garam rakyat sebanyak 50% dari importasinya, namun kewajiban tersebut tidak dipenuhi importir. Bahkan stok garam impor milik importir garam tahun 2012 masih banyak tersimpan digudang-gudang melebihi kuota impor. Selain itu, garam impor tersebut sangat sulit dibedakan antara garam konsumsi NHCL 94,7% dan garam industri NHCL 97%

Sumber gambar: pixabay

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar