Mineral

Tutup Freeport sebagai Solusi Demokratis bagi Rakyat Papua

freeport

Divestasi Saham PT. Freeport Indonesia (PTFI) yang diatur dalam Peraturan Presiden No.1 Tahun 2017 kini menjadi hangat di kalangan masyarakat Papua. Mulai dari Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang mendukung kebijakan Indonesia, hingga lembaga-lembaga yang berkepentingan, juga birokasi Papua. Tetapi, mereka itu entah orang Papua atau dari mana pun yang mendukung soal disestasi 51% saham atau perpanjangan kontrak karya, dapat berkesimpulan naif.

Kisruh pemerintah Indonesia dan PTFI, antara divestasi 51% dan investasi 100%; antara status kedudukan PTFI di Indonesia menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Kontrak Karya (KK); adalah tentu kepentingan para pemodal dan birokrat yang mengatasnamakan rakyat. Bukan untuk rakyat Papua pada khususnya.

Sejarah Papua adalah sejarah yang termanipulasi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi politik imperialisme Amerika Serikat, yang akhirnya mendorong Indonesia untuk melakukan aneksasi atas Papua, dan menskenariokan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Sebelum proses PEPERA dilakukan, tepat 7 April 1967 Freeport perusahaan pertambangan milik negara imperialis Amerika telah menandatangani kontrak pertamanya dengan pemerintah Indonesia. Maka klaim atas wilayah Papua sudah dilakukan oleh Indonesia dengan kontrak pertama Freeport dua tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA).

Sehingga dari 809.337 orang Papua yang memiliki hak dalam proses penentuan nasib sendiri, hanya diwakili 1025 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dan cuma 175 orang yang memberikan pendapat. Musyawarah untuk Mufakat melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan PEPERA yang tidak demokratis, penuh teror, intimidasi dan manipulasi serta adanya pelanggaran HAM berat. Selama 32 tahun Papua dalam kontrol rezim militeristik Soeharto, telah banyak terjadi kasus pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia melalui berbagai Operasi Militer yang diterapkan di Papua. Situasi ini tidak berhenti setelah masa reformasi di Indonesia tahun 1998.

Walaupun pergantian rezim terus terjadi dan pembahasan-perpanjangan KK atau pergantian IUPK, hingga Rezim Jokowi – JK tidak disertai perubahan mendasar terhadap sistem di Indonesia. Pelanggaran HAM yang dilakukan aparat militer Indonesia sampai saat ini masih terus terjadi. Bukti penembakan yang membabi buta terhadap 5 pelajar di Enrotali Kab. Paniai pada tanggal 8 Desember 2014 oleh TNI-Polri. Penyisiran terhadap masyarakat kampung Utikini. Dan masih banyak lagi berbagai kasus kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya yang dilakukan militer Indonesia terhadap rakyat Papua yang tidak terhitung jumlahnya.

Di tengah polemiknya kisruh Freeport, apa yang didapatkan oleh rakyat Papua selain tindakan militeristik. Semua persoalan di Papua ini tidak ada lagi pengakuan terhadap hak-hak demokratis rakyat Papua dan rasa tanggung jawab akibat dampaknya. Kehadiran PT. Freeport milik imperialisme Amerika merupakan dalang kejahatan terhadap rakyat papua.

 

 

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar