Lain-Lain

Ungkap Para Mafia Kasus SPJ Fiktif

SPJ Fiktif

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat menemukan dugaan kerugian negara sekitar Rp43 miliar dalam dua kegiatan di Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman (Prasjaltarkim) Sumatera Barat. Kegiatan dimaksud adalah pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan Samudera Kota Padang dan pembangunan Fly Over Duku Padang Pariaman.

Penganggaran dua kegiatan tersebut dimulai sejak tahun 2013. Dari posisi kasus, harusnya dua kegiatan tersebut sudah selesai pada tahun 2013. Namun, Kegiatan yang dilakukan di dua Kabupaten Kota, yaitu Kota Padang dan Padang Pariaman ini, oleh Pemprov Sumatera Barat melalui Dinas Prasjaltarkim, kembali dianggarkan pada tahun anggaran 2014 hingga 2016.

Dugaan modus kejahatan yang dilakukan adalah dengan cara menyalahgunakan kewenangan serta memalsukan dokumen pertanggungjawaban.

Kasus yang dikenal publik sebagai kasus “SPJ Fikttif” ini, sebelumnya telah diupayakan oleh BPK, sesuai kewenangannya, untuk pihak terkait melakukan klarifikasi dan pengembalian kerugian negara hingga 28 Januari lalu. Namun hingga tenggat waktu diberikan, pihak terkait tidak mampu untuk mengembalikan kerugian negara senilai Rp43 miliar tersebut.

Mengikuti alur informasi yang mengemuka di publik, beberapa pihak cenderung ‘mengerdilkan’ kasus SPJ Fiktif ini. Hal itu dapat kita perhatikan sikap dari beberapa pihak terkait hingga masa tenggat waktu yang diberikan BPK berakhir, di antaranya:

Pemerintah Provinsi Sumbar: Ketika kasus ini diungkap ke publik, Pemprov Sumatera Barat ‘mengarahkan’ pelaku kasus adalah tunggal (yaitu YSN). Padahal jika memperhatikan posisi kasus, dengan pertanggungjawaban wewenang, harusnya banyak pihak yang bertanggung jawab.

Hal ini semakin diperjelas dengan sikap Pemprov Sumbar yang lebih mendorong proses administrasi tanpa eksplisit mendorong proses hukum pidana.

Aparat Penegak Hukum: Tidak ada aparat penegak hukum (Kepolisian/Kejaksaan) secara tegas bersikap dan mengungkapkan kepada publik secara eksplisit akan melakukan proses hukum terhadap kasus tersebut.

Melainkan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat secara eksplisit menegaskan: menunggu penyelesaian proses administrasi selama 60 hari yang sedang diupayakan oleh BPK. Padahal, proses administrasi dengan proses hukum pidana tersebut adalah dua hal yang berbeda. Ini merupakan tindakan yang tidak tegas.

Semestinya aparat Penegak Hukum sejak awal dapat melakukan proses hukum pidana terhadap kasus tersebut, karena secara sederhana dari posisi kasus sudah dapat ditemukan mens rea (niat jahat).

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar