Lain-Lain

Penggusuran: Ahok, Ridwan Kamil, Satu Sama

stasiun-barat-bandung

Menilik kasus-kasus penggusuran hunian warga miskin kota yang marak, maka apakah “relokasi”/penggusuran akan meningkatkan standar kehidupan warga? Atau malah sebaliknya?

Standar hidup yang paling relevan dalam hal ini adalah “hak atas tempat tinggal yang layak”. Standar ini sudah dikodifikasi dalam berbagai instrumen hak asasi manusia. Republik Indonesia sudah berkomitmen terhadap standar HAM yang berlaku dalam wacana internasional. Bahkan dalam konteks kota, terdapat beberapa kota yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai kota ramah HAM melalui klaim penguasanya. Salah satunya kota Bandung melalui deklarasi walikota Ridwan Kamil dalam perayaan Konferensi Asia-Afrika tahun 2015.

Penggusuran yang terjadi, secara langsung maupun tidak – di Jakarta melalui kerja tangan rezim penguasanya, Ahok, dan di Bandung melalui Ridwan Kamil – telah memberi gambaran bagaimana hukum dan keadilan warga telah dilanggar. Atas dasar ini, pemerintah melalui Komnas HAM mendapatkan laporan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM terhadap warga.

Untuk Jakarta, dapat dilihat dari kasus yang terjadi di Bukit Duri. Warga sedang melakukan upaya keadilan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam bentuk “Class Action” (Gugatan Perwakilan Kelompok). Warga Bukit Duri dari RT03, 05, 08, 09 di RW10, RT03 RW11, dan RT06, 07, 08 di RW12 mengajukan gugatan pada 10 Mei 2016 terhadap PU-BWSCC, Gubernur DKI Jakarta, Walikota Jakarta Selatan. Gugatan ini terdaftar dalam sengketa perkara PTUN no.6/PDT.G/2016/PN.JKT.Pusat. Warga Bukit Duri sempat memenangkan putusan sela PTUN. Oleh karena itu, melanjutkan proses sidang dilanjutkan.

Namun fasisme kota tak mau menunggu. Penggusuran pun dilancarkan (untuk menghilangkan “obyek sengketa”?). Terkait warga, siap atau tidak, nyatanya pemerintah DKI Jakarta telah mengeluarkan Surat Peringatan pertama, 10 Agustus 2016. Kemudian disusul Surat Peringatan kedua, 7 September 2016. Surat Peringatan ke-3 sempat ada, tetapi warga belum bersiap melakukan antisipasi karena sedang melaksanakan proses persidangan. Penggusuran langsung terjadi. Ahok melakukan penggusuran dengan tidak menghormati pengadilan.

Komnas HAM sudah mengajukan permintaan penangguhan rencana penggusuran di RW09, 10, 11, dan 12 kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah mau menunda pembongkaran hingga adanya keputusan berkekuatan hukum tetap demi menghormati proses hukum. Upaya penangguhan ini berdasarkan pada Pasal 89 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM melalui surat No.1.303/K/PMT/IX/2016 (9 September 2016) mengajukan perihal permintaan penangguhan rencana penggusuran RW 10, 11, dan 12, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama (Ahok). Akan tetapi tidak digubris dan Bukit Duri tetap digusur.

Wilayah Bukit Duri yang digusur meliputi RW09, 10, 11, dan 12 seluas 1,7 hektare. Terdapat lebih dari 320 bangunan dan ditempati oleh lebih dari 384 KK (1.275 jiwa). Hingga pertengahan September 2016 tercatat 270 KK warga Bukit Duri pindah ke Rusun Rawa Bebek. Sementara itu, ada 70 unit rusun yang belum diambil oleh warga. Selain itu, ada sekitar 68 KK yang menolak untuk direlokasi dan memilih tetap bertahan. 52 KK di antaranya punya peta bidang dan 14 lainnya tidak punya peta bidang.

Penggusuran terus berlanjut. Bukan hanya menyasar wilayah Bukit Duri yang berhadapan langsung dengan Sungai Ciliwung dengan dalih legalisasi normatif untuk normalisasi sungai, tetapi meluas ke area sebelah yang bersinggungan langsung dengan area Depo Kereta Api yang merupakan domain PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). Jelas ini bukan merupakan domain kerja pemerintah DKI Jakarta.

Pertanyaannya, atas wewenang dan legitimasi apa pemukiman warga yang bersinggungan dengan PT KA ini turut digusur oleh pemerintah DKI Jakarta? Apakah pemerintah DKI Jakarta sudah melakukan perjanjian tata ruang di wilayah Bukit Duri ini, seolah sekalian kerja, sekali mendayung dua-tiga pulau terlampaui? Sekali menggusur di kawasan Bukit Duri tepi Sungai Ciliwung, maka dua hingga tiga kawasan di sekitarnya sekalian saja digusur tanpa membawa surat perintah dan tidak ada peta bidang penggusuran, sehingga warga tak tahu sampai batas mana penggusuran dilakukan.

Penggusuran yang terjadi di Bukit Duri oleh Ahok itu menunjukkan bahwa pemerintah DKI tidak mau menunggu putusan pengadilan. Artinya selain tidak menghormati peradilan, juga menginjak-injak hak warga yang akan digusur/korban gusuran untuk meraih keadilan. Bagaimana bisa, penguasa (Ahok) mengklaim dirinya taat konstitusi, jika melakukan pelanggaran konstitusi terkait kasus Bukit Duri.

Hal yang serupa terjadi sebelumnya di kota Bandung. Melalui legitimasi pendisiplinan warga, Ridwan Kamil bersama PT KAI melakukan skema penggusuran Stasiun Barat yang dilakukan secara tiba-tiba di waktu pagi hari, 26 Juli 2016. 57 KK warga yang terdampak penggusuran dipindahkan ke Rusunawa Sadang Serang dan Rancacili. Ternyata tidak semua warga mendapatkan rusun karena keterbatasannya. Hal ini menjadi persoalan baru bagi proses penggusuran yang humanis versi kota Bandung.

Sebelum penggusuran paksa ini, memang terdapat surat peringatan untuk warga untuk pindah. Akan tetapi dalih hukum yang dipegang PT KAI juga tidak clear. Misalnya klaim PT KAI bahwa wilayah tersebut berada di Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, sedangkan dalam KTP, KK, dan data administrasi warga tergusur adalah Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir. Maka, di sini sudah terjadi perampasan sepihak oleh PT KAI terhadap warga Stasiun Barat, yang dilegitimasi oleh pemerintah kota Bandung, Ridwan Kamil.

Sebelumnya, Komnas HAM telah mengirimkan surat (29 Maret 2016), terkait Permohonan Penundaan Eksekusi. Surat ini ditujukan kepada Kepala Daop 2 Bandung PT KAI dan Walikota Bandung, Ridwan Kamil. Namun, lagi-lagi semua dilanggar oleh pemerintah. Mengingat janji solusi yang tidak kunjung dipenuhi oleh Ridwan Kamil, warga Kelurahan Kebon Jeruk Stasiun Barat Rt02 Rw 03 kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klas 1-A Bandung dengan No. Perkara 380/PDT.G/2016/PN.BDG. PT KAI diajukan sebagai tergugat pertama serta walikota Bandung sebagai tergugat kedua.

Terdapat persamaan kasus di Bukit Duri, Jakarta, dan Stasiun Barat, Bandung. Di Bukit Duri awalnya hanya terkait isu normalisasi, tetapi belakangan bersinggungan dengan kepentingan yang bukan wewenang pemerintah DKI Jakarta, yaitu terkait lahan PT KAI. Hal yang sama terjadi di Stasiun Barat yang secara langsung terkait sengketa lahan antara warga dan PT KAI.

Perbedaannya, jika di Bukit Duri telah memasuki proses persidangan sebanyak 9 kali, pemerintah DKI Jakarta mengabaikannya dan tetap melakukan penggusuran. Sedangkan di Stasiun Barat Bandung, proses gugatan sengketa warga baru diajukan setelah 2 bulan mengalami penggusuran. Di Jakarta maupun Bandung, Ahok maupun Ridwan Kamil sebagai legitimasi kekuasaan rezim, telah melakukan tindakan pelanggaran HAM dengan melakukan penggusuran paksa. Hal ini diperparah dengan tidak mengindahkan surat rekomendasi Komnas HAM terkait penangguhan penggusuran.

Berdasarkan UU tentang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, musyawarah yang tulus merupakan salah satu unsur yang wajib dipenuhi oleh pemerintah sebelum melakukan penggusuran. Hal ini sebagai prasyarat utama terkait hidup dan penghidupan warga yang terabaikan, bahkan dilanggar oleh pemilik wewenang pengusuran. Meskipun dalam kelanjutannya terdapat upaya ini, tetapi hak sipil warga telah dilanggar sebelumnya dan menempatkan warga sebagai entitas yang bersalah di hadapan negara. Bukankah warga merupakan bagian dari terbentuknya sebuah negara?

Dalam skema penggusuran, pemerintah yang juga merupakan bagian dari negara melakukan pengambilalihan wilayah secara sepihak. Sedangkan wilayah juga menjadi salah satu faktor terbentuknya sebuah negara. Di sini terlihat bagaimana pemerintah telah mengkhianati negara dan hal itu terus berlangsung sepanjang penggusuran masih tetap ada.

Pemerintah Jakarta dan Bandung telah bekerja dengan cara-cara Stalinistik terhadap kelas masyarakat bawah dan terlalu kapitalistik terhadap kelas masyarakat atas serta kelas menengah (ngehek). Hasilnya memang akan menimbulkan image pemimpin atau penguasa yang akan menjadi idola dengan menyiratkan adanya pemujaan dan kekaguman dari kelas menengah dan atas itu, walaupun telah melanggar HAM dan konstitusi. Hal ini wajar terjadi dalam argumentasi liberal yang mencerminkan “preferensi subyektif individual” warga terhadap warga lainnya. Lagi-lagi ini tentang HAM dan kelas masyarakat perkotaan yang berada dalam kerangkeng rezim pemerintahan kota yang semakin fasis.

Hal yang sedikit membedakan antara Ahok dan Ridwan Kamil pada skema penggusuran ini adalah, Ahok telah menyiapkan tempat relokasi untuk warga Bukit Duri di Rusun Rawa Bebek yang menurutnya layak dan lebih baik dari hunian semula. Hal ini merupakan kebijakan yang telah disiapkan sebelumnya, walaupun bukan sepenuhnya sebagai domain legitasi Ahok. Jadi ketika penggusuran Bukit Duri terjadi, warga sudah langsung masuk ke Rusunawa Rawa Bebek.

Sedangkan untuk Ridwan Kamil, kebijakan rusunnya belum tersedia. Ketika terjadi penggusuran di Stasiun Barat, dengan mudahnya akan dipindahkan ke Rusunawa Sadang Serang dan Rancacili, yang notabene merupakan kebijakan dari walikota Bandung sebelumnya, Dada Rosada. Selain itu, setelah digusur, tenyata Rusunawa Sadang Serang dan Rancacili ini tidak mampu menampung warga gusuran paksa dan juga rusun yang tersedia belum layak dihuni karena terdapat beberapa fasilitas yang kurang memenuhi syarat layak. Bahkan ada yang belum tersedia.

Sama kejadiannya dengan penggusuran paksa sebelumnya di Kampung Kolase, Bandung. Warga yang digusur, dipindahkan ke Rusunawa Sadang Serang. Akan tetapi rusunawa tersebut belum siap huni. Padahal terdapat 14 point prasyarat yang diajukan warga ketika mereka dianggap rela ‘digusur’, tapi belum juga terpenuhi. Bahkan 5 KK yang menolak mengambil rusunawa tersebut memilih mengontrak di sekitar lokasi hunian sebelumnya di Kampung Kolase.

Untuk Stasiun Barat, setelah digusur, barulah pemerintah kota menyiapkan skenario ‘humanis’. Rencananya korban gusuran akan diberikan bantuan dan solusi. Terdapat 5 poin yang dijanjikan Ridwan Kamil, yang diunggahnya pada tanggal 29 Juli 2016. Namun hingga saat ini warga terdampak penggusuran belum juga mendapatkannya, sehingga pilihan gugatan ke pengadilan itu muncul. Jadi, logikanya adalah penggusuran harus terjadi dulu untuk kepentingan publik dan menyenangkan kelas lainnya, urusan warga terdampak baru belakangan diurus. Hal ini diamini oleh para pendukung/fanboys penguasa kota.

Para pendukung kebijakan penggusuran itu memang kelas atas dan menengah (ngehek) yang melihat orang miskin sebagai pengganggu kenyamanannya, serta memang sepantasnya digusur dan dighettoisasi seperti pesakitan politik di zaman rezim diktator. Pendukung ini berlindung pada pemahaman legal formal, tetapi buta hatinya dengan tidak mengindahkan HAM warga miskin perkotaan yang menjadi korban.

Di lain pihak, aksi gusuran oleh Ahok dan Ridwan Kamil juga terselip kepentingan pihak lainnya sebagai bagian dari rezim pembangunan yang baru. Bukit Duri dan Stasiun Barat hanya contoh kecil dari narasi besar penggusuran kota di Jakarta dan Bandung. Hal akan terus berlangsung sebagai akselerasi berkelindannya antara penguasa (kota) dan kapital. Maka soal Jakarta – Bandung, Ahok – Ridwan Kamil satu sama.

 

Sumber foto:Frans Ari Prasetyo, Warga Stasiun Barat, Bandung (26 Juli 2016). 

Tentang Penulis

Frans Ari Prasetyo

Frans Ari Prasetyo

Pemerhati ruang publik

Tinggalkan komentar