Pangan

Omong Kosong Kedaulatan Pangan

padi

Aliansi untuk Desa Sejahtera menegaskan, pemerintah Indonesia salah memilih strategi untuk membangun kedaulatan pangan. Terlebih di tengah dampak perubahan iklim ini. Perlu segera mengambil langkah tepat agar dapat memenuhi kebutuhan pangan serta menyejahterakan para petani produsen pangan.

Saat ini pemerintah Indonesia masih berfokus pada produktivitas 3 komoditi, yakni padi, jagung, dan kedelai semata. Tapi tidak memperhatikan beragam kondisi yang ada. Terlebih lagi nir perhatian ke produsen pangan skala kecil.

Langkah penyeragaman ini telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, dan telah terbukti gagal. Perlu keberanian untuk menetapkan kebijakan pangan negara ini agar sesuai dengan cita-cita awal, mewujudkan kedaulatan pangan.

Ketidakkonsistenan antara konsep dan pelaksanaan kedaulatan pangan tergambar jelas dalam peringatan HPS 2016 yang dilaksanakan di Boyolali, dengan fokus pada teknologi padi “Jarwo Super” dan jagung hibrida tongkol 2 prolifik untuk kebutuhan pakan ternak. Padahal, seharusnya peringatan HPS ini menegaskan kebijakan kedaulatan pangan yang bertumpu pada keragaman sumber pangan, pilihan agroekologi dan bertumpu pada penghasil pangan skala kecil sebagai jantungnya.

Kejelian melihat dampak perubahan iklim, sebagai dasar mengambil kebijakan pangan, menjadi penting. Kebakaran lahan akibat pengeringan gambut di Kabupaten OKI, Sumatera Selatan, sudah menjadi kejadian berulang tiap tahun. Pembukaan perkebunan kelapa sawit juga mengakibatkan terendamnya wilayah persawahan masyarakat dan pada akhirnya mengancam ketersediaan pangan. Konflik tenurial pun timbul di sejumlah wilayah konsesi perkebunan kelapa sawit.

Upaya membangun kedaulatan pangan di tengah krisis iklim di era pemerintahan Jokowi, semakin tidak jelas dan kembali memilih jalan instan. Impor pangan terus menjadi jalan keluar dalam setiap krisis pangan. Sapi, daging kerbau, bahkan terigu dan gandum, kini untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak.

Meski anggaran pangan terus meningkat, aktor kunci yakni penghasil pangan skala kecil, tetap masih tidak mendapat perhatian utama. Akibatnya di lapangan, program dan pengembangan pangan lokal yang lebih sesuai dengan kondisi setempat, serta mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat diabaikan. Karena pemdanya mengejar target nasional semata, bukan kebutuhan dan situasi lokal.

Strategi membangun kedaulatan pangan tanpa ada upaya untuk mengubah pola konsumsi masyarakat juga akan sia-sia. Kebijakan impor pangan menunjukkan kemalasan dengan alasan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Daging bisa digantikan ikan yang kian melimpah. Bagaimana mengubah mindset masyarakat terhadap pangan harus juga menjadi strategi membangun kedaulatan pangan.

Berbagai upaya masyarakat untuk beradaptasi dengan dampak perubahan sambil menyediakan gizi yang cukup dalam masa krisis tidak mendapat dukungan dari pemerintah. Terlebih lagi pendanaan untuk mengambangkan pangan lokal.

Sejumlah masyarakat di Flores NTT berhasil mengembangkan kebun sorghum. Di Riau terbukti mengembangkan sagu yang mampu memberikan sumber penghidupan dan pangan yang cukup. Tetapi upaya-upaya yang menunjukkan keberhasilan ini malah diabaikan.

 

Sumber foto: Eko Susanto

Tentang Penulis

Harry S. Waluyo

Harry S. Waluyo

Penikmat kopi, pecinta harmonika

Tinggalkan komentar