Lain-Lain

Demi Tegaknya Keadilan atas Pegunungan Kendeng

kendeng

Nadyan dinamel sengsara
Sarta kapitenah estu tan adil
Nanging hambo puguh tan purun
Angarani kang ala
Nyatur ngoyo woro menggahing Hyang Agung
Jer kasunyatan tan lepat
Tekeng pati tak kukuhi

Pangeran wis paring kamulyan
Kadya kencana linebur ing agni
Titah prayogi miturut
Tan wenang mingkur karsa
Nadyan nambah margi rumpil peteng luyu
Den tampi asrah sumarah
Wit dermi amung klampahi

 

Keberhasilan perjuangan para petani Kendeng yang dipelopori oleh komunitas “Sedulur Sikep” di Kecamatan Sukolilo, Pati dengan dibatalkannya ekspansi pabrik semen oleh PT. Semen Gresik di Pegunungan Kendeng pada tahun 2009, melalui upaya hukum hingga tingkat PK Mahkamah Agung yang dimenangkan oleh para Petani Pegunungan Kendeng, ternyata tidak membuat para petani Kendeng bisa “bernafas dengan lega”.

Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang nomor 14 Tahun 2011 pasal 19 bahwa : “Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f berupa kawasan imbuhan air meliputi: Cekungan Watuputih; dan Cekungan Lasem.” Serta Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Kawasan CAT (Cekungan Air Tanah) Watuputih yang ada di Kabupaten Rembang merupakan kawasan lindung geologis, belum cukup untuk bisa “melindungi” Pegunungan Kendeng dari berbagai upaya masif untuk “merusaknya”, mengeksploitasi demi investasi yang hanya menguntungkan segelintir orang tanpa melihat dampak jangka panjang bagi kehidupan petani.

Alih-alih akan mensejahterakan, justru ancaman bencana ekologis dan PEMISKINAN di ujung mata. Berbagai aturan daerah “dikondisikan” untuk bisa lolosnya berbagai perizinan pabrik semen dan penambangan batu kapur dan tanah lempung di lahan-lahan subur yang selama ini turun temurun menjadi kawasan pertanian yang produktif. Pegunungan Kendeng yang membentang panjang melintasi berbagai kabupaten (Rembang, Blora, Grobogan, Pati, Kudus) terus menerus menghadapi ancaman kerusakan akibat keluarnya izin-izin ekspansi pabrik semen.

Keluarnya putusan PK Mahkamah Agung atas pabrik semen milik PT. Semen Indonesia di Rembang juga tidak bisa menghentikan kepongahan pemerintah.

Sementara sedulur tani Pati sedang berjuang menunggu putusan KASASI Mahkamah Agung atas ekspansi pabrik semen milik PT SMS (anak perusahaan PT Indocement), dengan terang benderang pemerintah provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan izin baru pabrik semen milik PT Semen Grobogan di Kabupaten Grobogan, bahkan peletakan batu pertama telah dilakukan. Sungguh ironis.

Keprihatinan yang dalam itulah yang membuat para petani Kendeng melakukan “protes keras” atas ketidakadilan yang mendera. Ketidakadilan pada nasib para petani Kendeng, ketidakadilan pada ibu bumi, ketidakadilan pada masa depan anak cucu dan ketidakadilan pada masyarakat luas karena ancaman bencana ekologis di depan mata. Menjadi pertanyaan besar, sesungguhnya para pemimpin pengambil kebijakan, baik pusat maupun daerah, masihkah peduli pada rakyatnya?

Berbagai pelanggaran dan pemlintiran informasi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah. Antara lain:

1. Tidak segera dieksekusinya putusan PK Mahkamah Agung no. 99 PK/TUN/2016 atas kasus pabrik semen milik PT. Semen Indonesia di Rembang, dengan amar putusan pihak tergugat dalam hal ini gubernur Jawa Tengah HARUS MENCABUT IZIN LINGKUNGAN DAN MENGHENTIKAN SEMUA OBYEK SENGKETA. Bahkan gubernur membuat peryataan yang kontroversi bahwa pencabutan izin lingkungan tidak otomatis menghentikan kegiatan pembangunan pabrik maupun penambangan batu kapur. Hal ini telah mencederai hukum. Seharusnya dengan dicabutnya izin lingkungan, maka semua kegiatan yang mengikutinya juga harus berhenti.

2. Gubernur telah mengeluarkan izin lingkungan baru no. 660.1/30 Tahun 2016 bagi PT. Semen Indonesia tanpa melalui proses yang benar (tanpa melalui proses AMDAL dan tanpa sepengetahuan masyarakat). Hal ini terungkap saat warga Kendeng melakukan audiensi di kantor Gubernur. Sudah jelas bahwa bunyi surat keputusan gubernur yang ditunjukkan para pejabat asisten gubernur adalah “IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PENAMBANGAN BAHAN BAKU SEMEN DAN PEMBANGUNAN SERTA PENGOPERASIAN PABRIK SEMEN PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK DI KABUPATEN REMBANG PROPINSI JAWA TENGAH” dengan stempel resmi kenegaraan. Setelah menjadi polemik dan mendapat protes dari berbagai kalangan, gubernur dengan entengnya membantah melalui media bahwa itu bukan izin lingkungan yang baru melainkan addendum karena ada perubahan luasan area tambang dan pengawasan atas AMDAL PT. Semen Indonesia. Yang lebih ironis lagi, izin baru tersebut keluar tanggal 9 Nopember 2016 dimana tanggal 5 Oktober Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan untuk mencabut izin lingkungan yang dikeluarkan kepada PT. Semen Indonesia yang dulunya bernama PT. Semen Gresik. Sungguh di luar kepatutan.

3. “Surat cinta” dari Mbah Rono sebagai Kepala Badan Geologi yang sering didengung-dengungkan gubernur Ganjar Pranowo bahwa Mbah Rono sudah berbalik arah seolah-olah membolehkan adanya pabrik semen berdiri di Rembang perlu menjadi pertanyaan besar, kalau ke-2 surat tidak ditunjukan kepada publik. Cara seperti itu sungguhlah TIDAK BENAR. Jika memang benar seperti itu, harusnya gubernur berani menunjukan ke-2 surat tersebut.

4. Keputusan Presiden Joko Widodo saat audiensi dengan warga Kendeng pada tanggal 2 Agustus 2016, bahwa akan dilakukan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) di Pegunungan Kendeng yang melibatkan 5 kabupaten dengan 5 butir keputusan, juga tidak ditaati oleh pemerintah daerah. Dalam butir keputusan tersebut, sudah jelas disebutkan bahwa selama proses KLHS berlangsung (1 tahun), semua kegiatan pertambangan harus dihentikan, tidak boleh ada izin baru yang keluar dan semua proses harus terbuka. Walaupun Surat Keputusan KLHS telah keluar, justru gubernur melakukan tindakan yang kontraproduktif dengan mengeluarkan izin lingkungan baru. Gubernur berarti telah melawan putusan pemimpin tertinggi, kepala Negara dan kepala pemerintahan di negeri ini yaitu presiden RI.

5. Pemerintah daerah bekerja sama dengan korporasi melakukan kampanye hitam tindakan pembodohan kepada masyarakat luas, bahwa perjuangan menolak ekspansi pabrik semen di Pegunungan Kendeng tebang pilih. Perjuangan menolak hanya ditujukan kepada perusahaan BUMN sedangkan perusahaan milik asing tidak ditolak. itu BOHONG! Sentimen nasionalisme dimaknai secara sempit. Nasionalisme SEHARUSNYA DIMAKNAI LEBIH MENDALAM, YAITU MELINDUNGI NEGARA DAN SUMBER DAYA ALAM AGAR TIDAK DIJARAH OLEH SEKELOMPOK ORANG, MELAINKAN HARUS DIKELOLA SECARA BIJAKSANA DAN DIGUNAKAN SEBESAR-BESARNYA UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT. Kampanye hitam ini sungguhlah mengoyak nurani. Tidakkah mereka (pemerintah) melihat betapa gigihnya masyarakat Pati, khususnya dari Kecamatan Kayen, Kecamatan Tambakromo, dan Kecamatan Sukolilo yang menolak kehadiran PT SMS (anak perusahaan PT Indocement) di mana saham terbesarnya dimiliki oleh perusahaan asal negeri Jerman. Mulai dari upaya untuk menolak sebelum berproses AMDAL, mengirimkan 6594 tanda tangan warga yang terkena dampak langsung yang dikirmkan ke Menteri Lingkungan Hidup pada tahuun 2011, melakukan upaya audiensi dengan berbagai pihak hingga melalui jalur hukum. Masih lekang di ingatan, masyarakat tani Pati melakukan longmarch, berjalan kaki sejauh 122 km dari Kec. Sukolilo Pati hingga PTUN Semarang pada tanggal 15–17 Nopember 2015 untuk menjemput keadilan, menunggu sidang putusan PTUN Semarang. Lelah dan sakit terbayarkan dengan kemenangan warga. Tetapi sayang sekali PTUN Surabaya tidak berpihak pada kebenaran. Dalam upaya banding yang dilakukan pemerintah daerah dan PT SMS, warga dikalahkan. Dan saat ini warga sedang menunggu keadilan dari Mahkamah Agung atas upaya kasasi yang diajukan oleh warga tani.

6. Perjuangan masyarakat Sedulur Sikep yang ada di Pati, yang terus merawat kelestarian alam karena ngugemi ajaran untuk “ngrungkepi ibu bumi” dengan terus melakukan upaya perlawanan terhadap ekspansi pabrik semen sejak tahun 2007 hingga saat ini, tanpa memandang wilayah baik itu di Rembang, Pati, Blora maupun Grobogan, membuat gerah pemerintah daerah. Sentimen negatif dibangun oleh pemerintah daerah. Mulai dari mengadudomba dengan sesama Sedulur Sikep yang ada di kabupaten lain, sampai dengan menghembuskan berita bohong bahwa yang melakukan perlawanan terhadap ekspansi pabrik semen di Pegunungan Kendeng khususnya yang di Rembang sesungguhnya bukan masyarakat Rembang. Pemerintah lupa bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga bumi ini. Menjaga kelestarian alam, sehingga keseimbangan ekosistem terjaga, bencana ekologis terhindar, agar nasib petani yang merupakan jumlah mayoritas bangsa Indonesia tidak terpinggirkan karena kehilangan lahan garapan, agar ketahanan pangan segera tercipta, agar lumbung pangan tetap terjaga dan demi masa depan anak cucu.

7. Tukar guling lahan pengganti untuk tapak pabrik semen Indonesia di Rembang berada di Desa Surokontowetan, Kecamatan Pageruyung,Kabupaten Kendal juga bermasalah. Lahan yang sudah digarap 450 warga sejak tahun 1942 tiba-tiba tanggal 30 Maret 2016 dinyatakan milik perhutani dan perhutani mengkriminalisasikan 3 penggarap dengan tuduhan menggerakkan, mengorganisir untuk menyerobot lahan perhutani. Tuduhan ini sangatlah tidak masuk akal karena warga yang dikriminalisasikan telah menggarap 40 tahun lebih.

Ini ironi di rezim Presiden RI Joko Widodo yang dalam NAWACITA nya berkeinginan untuk mewujudkan Reforma Agraria.

Untuk itu, para petani Kendeng mengetuk hati nurani semua pihak dan elemen bangsa untuk sama-sama menyelamatkan “supremasi hukum” agar tetap menjadi panglima keadilan di negeri ini. Tidak boleh ada toleransi sedikit pun atas pelanggaran hukum di negeri ini, baik yang dilakukan rakyat, korporasi maupun pemerintah. Menjadi preseden buruk jika hal ini dibiarkan. Pelanggaran di atas merupakan bukti bahwa “NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT KEADILAN”. Petani adalah sokoguru bangsa. Tanpa petani, mustahil ketahanan pangan akan terwujud.

Dengan adanya putusana Mahkamah Agung, dengan adanya hasil pertemuan warga Kendeng dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, petani Kendeng menuntut:

  1. Hentikan semua proses pembangungan kontruksi pabrik semen di Rembang.
  2. RTRW Jawa Tengah tetapkan Pegunungan Kendeng sebagai kawasan lindung.
  3. Memoratorium izin penambangan pabrik semen di Jawa Tengah.

 

Sumber: Pers Rilis Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK), Gunretno 081391285242, Joko Prianto 082314203339

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar