Industri Hasil Tembakau

Kenaikan Cukai Memukul Daya Saing Industri Dalam Negeri

tembakau petani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani aturan kenaikan harga rokok yang berlaku 1 Januari 2017. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.010/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau ini, selain menaikkan tarif cukai rokok rata-rata sebesar 10,54%, juga mengatur mengenai Harga Jual Eceran (HJE) rokok yang berlaku per 1 Januari 2017.

Pertimbangan pemerintah menaikkan tarif cukai rokok dan harga jual eceran rokok hasil tembakau adalah dalam rangka meningkatkan pengendalian konsumsi barang kena cukai berupa hasil tembakau dan memperhatikan potensi penerimaan di bidang cukai hasil tembakau yang berkesinambungan.

Dengan adanya PMK ini, maka tarif cukai yang ditetapkan kembali tidak boleh lebih rendah dari tarif cukai yang berlaku. Selain itu, harga jual eceran tidak boleh lebih rendah dari Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram yang berlaku atau ditulis dalam undang-undang.

Pasal 2 ayat (2b,c) PMK tersebut menyatakan bahwa Ketentuan mengenai Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan Tarif Cukai per Batang atau Gram sebagaimana tercantum dalam Lampiran II (produk dalam negeri) dan Lampiran III (untuk hasil tembakau yang diimpor), mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Sehingga mulai 1 Januari 2017, harga jual eceran (HJE) rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) paling rendah adalah Rp655 atau naik dari sebelumnya Rp590. Sedangkan rokok Sigaret Putih Mesin (SPM) paling rendah Rp585 atau naik dari sebelumnya Rp505.

Harga Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau Sigaret Putih Tangan (SPT) paling rendah Rp400 dan ini juga naik dari sebelumnya Rp370. Sementara untuk Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) dan Sigaret Putih Tangan Filter paling rendah Rp655 dan ini juga naik dari sebelumnya Rp590.

Harga jual eceran terendah Sigaret Kretek Mesin (SKM) hasil tembakau yang diimpor ditetapkan Rp1.120 dan harga jual eceran terendah SPM Rp1.030. Harga jual eceran terendah SKT atau SPT Rp1.215 dan harga jual eceran terendah SKTF dan SPTF adalah Rp1.120.

Kenaikan harga ini terbilang sangat tinggi dan akan memukul industri rokok. Sekarang saja dalam dua tahun terakhir ini industri sudah stagnan. Kebijakan ini akan membuat industri dalam negeri mati. Cukai SPM naik 12 persen dan harga per batang bisa naik 10 persen. Kenaikan cukai sebaiknya mengikuti inflasi yaitu hanya 6 persen.

Harga jual rokok eceran terendah SPM seperti Marlboro saat ini dipatok Rp18.500 dengan cukai Rp495 per batang. Jika dihitung dari kenaikan Harga Jual Eceran (Rp585 – Rp505) maka hasilnya Rp80 per batang. Jadi, kenaikan harga per bungkus dari kenaikan HJE saja adalah ( Rp80 x 20 batang) = Rp 1.600 per bungkus.

Dari hitungan cukai SPM yang naik 12 persen maka kenaikan harga per batang adalah 12 persen x Rp 585 (harga eceran terendah) adalah Rp70,2 per batang. Dengan kenaikan cukai SPM sebesar Rp70,2 per batang, maka cukai rokok SPM Marlboro tahun depan menjadi Rp562 per batang. Dengan perhitungan ini, kenaikan cukai sebungkus rokok Marlboro (Rp70,2 X 20 batang) yaitu Rp1.404 per bungkus.

Hitungan kasarnya, harga rokok Marlboro akan naik Rp3.004 per bungkus isi 20 batang di awal tahun nanti. Besaran tersebut diperoleh dari kenaikan HJE sebesar Rp1.600 ditambah kenaikan cukai per bungkus Rp1.404.

Memang kenaikan harga ini tidak sebesar seperti yang dihebohkan gerakan anti rokok dengan wacana kenaikan harga rokok menjadi Rp50.000 per bungkus. Wacana ini berhembus dari hasil penelitian yang dilakukan Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany. Hasbullah dengan sembarangan menarik kesimpulan bahwa jumlah perokok akan berkurang drastis jika harga dinaikkan dua kali lipat atau maksimal Rp50.000 per bungkus.

Meski demikian, kenaikan cukai dan harga jual eceran (HJE) awal tahun depan ini akan memukul daya saing industri dalam negeri. Belum lagi ditambah biaya lain lain yang terus bergejolak seperti Upah Minimum Regional (UMR), UMP, kenaikan harga bahan baku, dan lain sebagainya.

 

Sumber foto: Eko Susanto

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar