Industri Hasil Tembakau

Memaksakan Diversifikasi Tembakau akan Menghilangkan Pengetahuan, Akar Sosial, dan Komunitas

tembakau

Pertanian tembakau sudah lama berkembang di daerah-daerah Indonesia. Kebijakan diversifikasi untuk menggeser pertanian tembakau yang ada kurang tepat. Kondisi tersebut sangat terkait dengan mata pencaharian masyarakat yang sudah melembaga.

Alih pertanian tidaklah semudah membalik telapak tangan. Kalau dorongan pelaksanaan diversifikasi produk tembakau benar-benar akan dilakukan, perlu pertimbangan terhadap alih mata pencaharian para petani tembakau yang ada.

Di samping itu, selama ini hasil bumi tembakau juga mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap pemasukan devisa bagi pemerintah. Indonesia menempati peringkat ke-7 sebagai produsen tembakau dengan kapasitas rata-rata produksi 165.000 ton per tahun. Dan hingga saat ini sektor tembakau dan ikatannya menyokong 10 sampai dengan 15% pendapatan nasional.

Diversifikasi merupakan istilah yang sering digunakan dalam bahasa ekonomi. Logikanya adalah semua komoditas itu sebetulnya bisa dibikin dalam aneka rupa produk olahan untuk tujuan peningkatan nilai tambah.

Mengapa diversifikasi perlu dalam kegiatan ekonomi? Minimal karena dua pertimbangan, yaitu pertama, mempertimbangkan nilai tambah. Tentu pelaku ekonomi akan memilih diversifikasi kepada komoditas yang memberikan nilai tambah lebih besar, itu rumus bakunya ekonomi. Tidak mungkin melakukan pengelolahan untuk komoditas yang nilai tambahnya kecil karena tidak menguntungkan secara ekonomi.

Sedangkan yang kedua, diversifikasi komoditas itu untuk mencegah agar kalau misalnya pada komoditas yang bersangkutan itu tiba-tiba selera masyarakat berubah. Ada krisis atau apa pun sebabnya sehingga permintaan terhadap produk itu tiba-tiba hancur. Maka dia masih memiliki cadangan pada komoditas lain.

Dalam konteks tembakau ini, cara berpikir pemerintah adalah bahwa ketika itu dilakukan diversifikasi maka tembakau tadi itu bisa dimanfaatkan untuk komoditas yang dari sisi kesehatan lebih tidak ‘merusak’, seperti judgment yang dipakai pemerintah. Misalnya sebuah pernyataan bahwa “tembakau itu bisa dilakukan untuk komoditas sabun maupun yang lain”.  Nah kerangka itulah yang dipakai oleh pemerintah.

Oleh karena itu, diversifikasi—apabila dianggap penting—mestinya betul-betul diarahkan bagi kesejahteraan petani tembakau. Perlu untuk dicermati sebagai catatan, dalam struktur industri rokok yang ada di Indonesia, nisbah ekonomi kepada petani (tembakau) merupakan yang paling kecil dibanding pelaku ekonomi yang lain. Untuk itu, apabila misalnya ada diversifikasi tadi itu harusnya orientasinya pada kesejahteraan petani itu yang paling utama.

Diversikasi tanaman tembakau tidak cukup hanya berhenti pada peraturan. Tetapi harus diikuti oleh adanya program yang konkret memperkenalkan budidaya selain tembakau yang sama menguntungkan bagi kalangan petani.

Bertanam tembakau adalah budaya yang sudah berlangsung secara mengakar selama berabad-abad. Dengan demikian tidak bisa dengan mudah diganti atau didiversifikasi.

Apabila misalnya komoditi tersebut dianggap sebagai hortikultura untuk palawija, misalnya dari jagung ke singkong, itu tidak masalah. Tetapi jika dari tembakau ke jagung atau ke singkong atau ke umbi-umbian itu sesuatu yang mustahil karena logika tanamannya berbeda, logika agrikulturalnya berbeda.

Selain itu, hal ini sudah menjadi pengetahuan masyarakat petani selama ratusan tahun. Nah ini tidak mungkin dipotong di tengah jalan dipaksa untuk berubah ke jagung atau ke tanaman-tanaman pangan lainnya.

Hal seperti inilah yang perlu diketahui oleh pemerintah, bahwa tidak mungkin mengubah satu pertanian yang memiliki komunitas dan pengetahuan khusus tentang itu untuk diubah. Diversifikasi apabila dalam lingkup satu domain, sebagaimana dijelaskan di atas, misal dari jagung ke umbi-umbian atau sebaliknya, tidak masalah. Namun apabila dalam domain tanam yang berbeda, akan sulit dan sama halnya dengan penghilangan pengetahuan yang sudah terakumulasi selama ratusan tahun, yang notabene merupakan sebuah kekayaan budaya sebenarnya.

Teknik penanaman tembakau yang bisa bertahan sampai 120 tahun tidak bisa dianggap remeh, itu ilmu tersendiri. Kalau diversifikasi ini dipaksakan, maka pengetahuan dan ilmu ini akan hilang nantinya. Jadi yang perlu digarisbawahi, jangan sampai dengan memaksakan penerapan diversifikasi ini nantinya kita kehilangan pengetahuan, akar sosial, dan komunitas.

Dalam persepsi pemerintah “diversifikasi produk tembakau” dimaksudkan untuk mengalihkan sektor tembakau ke sektor yang lain. Dengan kata lain masyarakat yang bergerak di bidang pertembakauan didorong untuk alih fungsi dan alih profesi ke sektor yang lain. Jika demikian maka akan menjadi ancaman hampir 30 juta orang yang bergerak di sektor pertembakauan, baik secara langsung atau tidak langsung atau dalam sub sistem on farm maupun sub sistem off farm.

Jika “diversifikasi produk tembakau” dimaknai pemanfaatan tembakau di luar rokok, yaitu untuk obat-obatan, insektisida nabati, sumber protein nabati, pupuk organik, parfum dan minyak nabati, pertanyaannya adalah seberapa besar serapan bahan baku tembakau ini untuk produksi diversifikasi tersebut? Jika serapannya rendah, maka ujung-ujungnya yang dirugikan adalah petani tembakau. Karena hasil produksinya tidak diserap oleh pasar.

Diversifikasi itu memang memberikan ruang untuk kemudian meniadakan kretek sebagai produk tembakau yang sudah ratusan tahun berakar urat pada kultur masyarakat Indonesia. Seharusnya bukan diversifikasi, tapi proteksi terhadap produk kretek dari tembakau. Seperti halnya kita memproteksi cagar budaya, seperti halnya kita melindungi rumah yang dibangun zaman Belanda.

Aturan ini, apalagi nanti pemerintah daerah didorong untuk melakukan pelaksanaannya, ini yang sangat berbahaya sekali. Karena sangat mudah misalnya ada infiltrasi-infiltrasi dari kekuatan-kekuatan global, yang kemudian akan membuat pemerintah daerah yang akhirnya menghasilkan perda yang mematikan kretek.

Ini membuka lobi-lobi kekuatan-kekuatan global dalam industri rokok yang kemudian untuk bisa menguasai pasar. Dan produsen-produsen kretek yang secara kultural telah ratusan tahun berurat dan berakar ini tidak bisa bertahan menghadapi infiltrasi.

Logikanya perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas, tidak hanya dari sudut pandang ekonomi, misalnya. Apabila dari sudut pandang ekonomi, mungkin saja tembakau bisa diolah menjadi apa saja —kendati penjelasan di atas disebut tidak akan mampu terserap pasar secara optimal di luar komoditi rokok. Untuk itu, perlu dilihat juga dalam perspektif sebagai produk budaya, sehingga perlu diproteksi. Dengan diproteksi itu maka diharapkan nilai tukar petani akan naik.

 

Sumber foto: Eko Susanto

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar