Lain-Lain

Presiden Jokowi Harus Segera Menyelesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

tragedi 65

Memasuki bulan September, kita mengingat bahwa telah terjadi peristiwa kelam yang masih membebani perjalanan bangsa hingga kini. Kita mengingat pidato terakhir Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno, pada 17 Agustus 1966,  “jangan sekali-kali meninggalkan sejarah,” (Jas Merah) yang dianggap sebagai pernyataan kepada rakyat Indonesia tentang sikap politiknya dan filosofi sejarah terkait perjalanan penuh kekerasan bangsa dan pengambilalihan kekuasaan oleh Soeharto pada waktu itu. Ketika itu terjadi pembunuhan terhadap 6 jendral dan seorang perwira pada 30 September atau 1 Oktober dini hari tahun 1965, yang diikuti dengan pembunuhan massal sekitar 1-3 juta rakyat Indonesia.

Di bulan September ini pula, korban bersama keluarganya dan masyarakat mengingat terjadinya pelanggaran HAM lainnya seperti Peristiwa Tanjung Priok tahun 1984, Peristiwa Semanggi II tahun 1999, Pembunuhan Munir tahun 2004, dan beberapa pelanggaran HAM lain mulai dari Aceh sampai Papua dengan pola yang terus berulang hingga kini. Warisan praktik-praktik represif dari rezim otoriter Orde Baru, serta belum tuntasnya penegakan keadilan atas kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu tersebut mempengaruhi kehidupan demokrasi.

Maka tak mengherankan jika saat ini kita masih menyaksikan sedikitnya 37 bentuk pengekangan kebebasan dalam berbagai varian dan diskriminasi terhadap korban maupun masyarakat yang ingin membuka ruang diskusi dan dialog publik terkait peristiwa ‘65 selama pemerintahan Jokowi-JK, sejak Oktober 2014 hingga Agustus 2016. Belum lagi praktik-praktik kekerasan berbentuk pembungkaman ekspresi demokrasi lainnya seperti pelarangan terhadap perpustakaan jalanan di Bandung yang diperagakan oleh aparat TNI.

Kesemua ini menunjukan praktik-praktik yang militeristik terus terjadi. Bahkan sejumlah institusi resmi negara seperti aparat keamanan dan penegak hukum, yang semestinya mendukung upaya-upaya penyelesaian pelanggaran HAM di samping melakukan pendidikan publik tentang isu HAM dan demokrasi, justru terlibat dalam gelombang tindak kekerasan, hampir serupa dengan yang terjadi di masa Orde Baru.

Di awal reformasi, penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu telah menjadi agenda nasional yang tertuang dalam Tap MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Tap MPR tersebut menghendaki adanya langkah-langkah nyata dalam pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi, serta perumusan kembali etika berbangsa dan visi Indonesia masa depan.

Sebagaimana kita tahu Presiden Jokowi – Jusuf Kalla telah menyatakan komitmen untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu secara berkeadilan dalam visi-misi Nawacita dan RPJMN 2015-2019. Presiden juga menyampaikan komitmen serupa dalam pidato peringatan hari HAM Internasional tahun 2014 dan 2015. Namun hingga kini komitmen tersebut belum terwujud. Ironisnya, Pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla malah mengangkat purnawirawan Jenderal Wiranto yang terlibat kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Timur tahun 1999 dan diduga bertanggung jawab atas Peristiwa 27 Juli 1996, Trisakti Semanggi I 1998 dan Semanggi II tahun 1999 menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Kemananan. Hal ini menimbulkan kesedihan dan rasa tidak percaya di kalangan keluarga korban dan masyarakat sipil.

Jaringan organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, dan sejumlah individu dari berbagai latar belakang, yang tergabung dalam Gema Demokrasi, akan menggelar rangkaian peringatan September Hitam sebagai sebuah inisiatif untuk membuka ruang pendidikan publik tentang berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu, dan tentang berbagai praktik pembungkaman demokrasi yang berlangsung saat ini.

Tujuan utama agenda September Hitam ini adalah: Pertama, menggalang dukungan rakyat untuk mendesak negara dan Pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla untuk segera mengambil langkah penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu dengan mengacu pada UUD 1945 dan mandat kebangsaan sebagaimana dituangkan dalam Ketetapan MPR.

Kedua, memperlihatkan seluas-luasnya pada khalayak bahwa hak-hak berekspresi dalam ruang demokrasi dapat berlangsung tanpa diskriminasi sebagai upaya membuka ruang publik untuk mengetahui berbagai isu HAM dan demokrasi.

Gema Demokrasi dalam siaran persnya juga mendesak:

  1. Presiden Jokowi harus segera mengambil langkah-langkah yang cermat untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, dengan berpedoman pada prinsip universal dan UUD 1945 yang mencakup hak korban atas kebenaran, hak atas keadilan, reparasi (pemulihan) dan jaminan ketidakberulangan.
  2. Memberikan jaminan hak atas rasa aman terhadap setiap inisiatif yang dimunculkan, baik di lingkungan masyarakat sipil di tingkat akar rumput maupun di lingkungan akademik dalam rangka upaya pendidikan publik dan upaya mendorong penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dan/ atau isu- isu apapun selama tidak bertentangan dengan konstitusi, dengan mengacu pada pasal 28 F UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”;
  3. Mengajak semua pihak dan kelompok kepentingan untuk terlibat dalam suatu dialog dan kerja sama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi dan saling menghormati, sebagai bagian dari langkah menuju penyelesaian dan setiap penyusunan kebijakan soal kebebasan sipil;
  4. Memberhentikan Wiranto sebagai Menkopolhukam, serta me-non aktif-kan 4 mantan anggota Tim Mawar yang baru diangkat sebagai Jenderal dan setiap pelaku pelanggaran HAM dari jabatan strategis dan jabatan publik, serta meminta pertanggungjawaban secara konstitusional dan hukum dari mereka.
  5. Mereformasi kelembagaan dan kebijakan yang bertentangan dengan penegakan HAM dan prinsip demokrasi khususnya UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar