Lain-Lain

Menempuh Jalan Reforma Agraria

hari-tani-bandung

Hari Tani Nasional yang jatuh pada tanggal 24 September merupakan hari lahirnya Undang-Undang No.5  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang kemudian lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Ribuan massa di Bandung yang tergabung dalam Koalisi Rakyat untuk Revolusi Kebijakan Agraria (Kurka) menggelar aksi untuk memperingati Hari Tani tersebut lebiih awal, yakni pada hari Rabu (21/09/2016). Alasannya, karena tanggal 24 September 2016 jatuh pada hari Sabtu.

Koalisi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat tersebut mengorganisir ribuan petani dari wilayah Jawa Barat, Banten, dan sekitarnya. Aksi dimulai pagi hari sekitar pukul 09.00. Massa aksi bekumpul di Pusdai, kemudian bergerak berjalan kaki menuju Kejaksaan Tinggi untuk menyampaikan maklumatnya. Ribuan massa tersebut memenuhi jalan sekitar Kejaksaan Tinggi dengan satu truk besar yang dijadikan sebagai panggung untuk orasi.  Aksi tesebut dilakukan untuk menyerahkan Maklumat Kurka.

Ketua Umum Kurka, Sapei Rusin, dalam orasinya menyatakan bahwa negara yang sudah menyatakan UUPA belum menjalakan amanatnya, seperti tanah untuk kesejahteraan rakyat. Tapi malah memperjualbelikan tanah pada investor. Dia juga menekankan pada petani untuk tetap mempertahankan dan menggarap tanah untuk kehidupan, karena hal tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, yakni UUD 45 dan UUPA. Selain itu dia juga mendesak kepada Presiden Jokowi untuk melaksanakan Reforma Agraria.

Menanggapi hal tersebut, Remond Ali, perwakilan dari Kejaksaan Tinggi menyatakan dirinya akan terus berkomitmen secara professional untuk mengusut dan menindak kasus korupsi yang berkaitan dengan persolanan agrarian. Namun menurutnya, ada perbedaan antara pendekatan hukum dan pendekatan sosiologis.

Masih maraknya kriminalisai terhadap petani di beberapa wilayah, seperti yang terjadi Indramayu, Ciamis, Pangandaran, dan daerah-daerah lainya, menunjukkan bahwa Reforma Agraria belum terlaksana dan pemerintah masih berpihak pada pengusaha. Selain itu, masih banyak petani yang tidak memiliki sebidang tanah pun untuk digarap, sedangkan tanah dikuasai pemilik modal besar.

Adanya UUPA merupakan dasar pemikiran untuk mengubah secara fundamental prinsip-prinsip hukum pertanahan yang berlaku sebelum tahun 1960. UUPA juga merupakan tonggak revolusioner hukum agraria untuk mengubah gaya lama penguasaan tanah yang bercorak kolonial dan feodal di pedesaan menjadi penguasaan dan pengolahan tanah oleh rakyat. Hal tersebut seharusnya dijalankan dan dijamin oleh aparatur negara, untuk mewujudkan pembangunan nasional yang adil dan makmur.

Penguasaan tanah oleh para pemilik modal berdampak pada naiknya angka kemiskinan,  berkurangnya jumlah petani untuk menggarap tanah, serta meningkatnya buruh dengan pendidikan dan kemampuan rendah di perkotaan.

Selain itu, timbul konflik agraria struktural di wilayah pedesaan/pedalaman. Konsorium Pembaruan Agararia (KPA) mencatat sepanjang 2004 hingga 2014, terjadi 1.391 konflik agraria yang dialami oleh petani/komunitas adat. Di antaranya: perkebunan (38,52%), infrastuktur (37,02%), kehutanan (10,06%), tambang (6,47%), pertanian (1,65%), pesisir-kelautan (0,41%), dan lain-lain (5,82%).

Dengan permasalahan tersebut, Kurka mendesak dalam maklumatnya untuk menempuh jalan Reforma Agraria, yang sejatinya merombak struktur kepemilikan dan penguasaan sumber daya agraria sehingga terwujud keadilan dalam penguasaan juga pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya. Selain itu, Reforma Agraria juga merupakan jalan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa agraria yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan atau antara masyarakat dan pemerintah.

Setelah penyampaian maklumat kepada Kejaksaan Tinggi, aksi dilanjutkan menuju Gedung Sate untuk menggelar pertunjukan seni dan orasi. Massa aksi yang mayoritas petani memenuhi jalanan kota Bandung.

Tentang Penulis

Array

Array

Pesepeda, penjual komik, pemuda Pangalengan.

Tinggalkan komentar