Mineral

Solusi Menteri BUMN Bertentangan dengan Hasil Kesepakatan Warga Kendeng dengan Presiden Jokowi

Rini Soemarno Kartini Kendeng

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno melakukan kunjungan ke Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang pada hari Selasa 9 Agustus 2016. Daerah tersebut merupakan lokasi berdirinya tenda perjuangan ibu-ibu Rembang yang menolak pendirian pabrik semen oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Tujuan kedatangan Menteri Rini adalah ingin melihat langsung keadaan di Desa Tegaldowo dan ingin menawarkan solusi kepada warga Tegaldowo. Rini menyatakan prihatin terhadap laporan warga kepada Presiden RI, karena di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Rembang, selama ini merupakan desa yang menyenangkan dan warganya juga ramah, hidup tenang, dan memiliki tempat tinggal yang bagus.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang menyebut pernyataan Menteri Rini tersebut sudah memperlihatkan cara pandang yang keliru sekaligus dangkal dari seorang penyelenggara negara. Rini memelintir isu dengan menjadikan kearifan, keramahan, serta karakter menyenangkan dari warga sebagai alasan guna melegitimasikan perampasan hak-hak masyarakat dalam persoalan pabrik semen di Tegaldowo. Padahal, keramah-tamahan, kearifan, serta sikap menyenangkan sejatinya telah menjadi karakter serta prinsip warga dalam berjuang melawan perampasan hak-hak masyarakat serta ketidakadilan yang diakibatkan pendirian pabrik semen di wilayah Rembang. Hal tersebut secara nyata telah tergambar dalam setiap sikap dalam aksi-aksi mereka yang selalu menghindari aksi-aksi yang konfrontatif apalagi kekerasan.

Jalan yang dipilih para pejuang tolak pabrik semen dalam meyelesaikan konflik, bukan melalui laku konfrontatif-represif, seperti yang sering dipraktikkan negara melalui aparatnya. Apa yang sedang ditunjukkan oleh warga Rembang dalam penolakan terhadap pendirian pabrik semen senyatanya ialah contoh bahwa masyarakat masih memiliki kearifan yang pantas diteladani. Seyogianya, negara dapat belajar kepada warga Rembang tentang cara penyelesaian konflik yang beradab. Kehadiran pabrik semen di Tegaldowo justru akan menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan serta ruang hidup warga yang begitu dewasa dalam menyikapi konflik ini.

Tanpa pabrik semen dan eksploitasi karst di Rembang pun masyarakat sejatinya telah sejahtera. Bahkan Rini pun sebenarnya telah dapat melihat dengan nyata lewat pernyataannya bahwa masyarakat hidup tenang dan rumah-rumahnya bagus. Hal itu telah menjadi indikator sederhana untuk menyatakan bahwa masyarakat rembang sebenar-benarnya telah sejahtera.

Seminggu sebelumnya (Selasa, 2/8), Presiden Joko Widodo di Istana Negara akhirnya bertemu dengan perwakilan rakyat dari Pegunungan Kendeng, Pati, Jawa Tengah setelah sepekan lamanya 9 ibu-ibu Kartini Kendeng bersama perwakilan warga Kendeng menggelar aksi mendirikan tenda perjuangan di depan Istana Negara. Dalam pertemuan dengan Jokowi itu disampaikan berbagai pelanggaran program pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng. Disampaikan pula bahwa Pegunungan Kendeng adalah pegunungan purba yang menjaga keseimbangan ekosistem yang sangat vital, yakni kawasan bentang alam karst dan Cekungan Air Tanah (CAT).

Dari pertemuan dengan Presiden Jokowi tersebut tercapai 5 poin kesepakatan yang diharapkan dapat mencegah kerusakan alam pegunungan kapur tersebut:

1) Perlu segera dibuat analisa daya dukung dan daya tampung Pegunungan Kendeng melalui KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis);

2) Pelaksanaan KLHS akan dikoordinir oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mengingat masalah di Kendeng bersifat lintas kementerian dan lintas daerah (meliputi 5 kabupaten, 1 provinsi);

3) Dalam pelaksanaan KLHS nanti Kementrian LHK sebagai Ketua Panitia Pengarah;

4) Selama proses KLHS yang akan dilakukan selama 1 tahun, semua izin dihentikan;

5) Pemerintah menjamin proses dialog/rembugan multi pihak yang sehat selama proses KLHS berlangsung.

Ternyata pernyataan Menteri Rini Soemarno di depan warga Kendeng berbeda dengan kesepakatan hasil pertemuan warga Kendeng dengan Presiden Jokowi. Rombongan Menteri BUMN ini datang menawarkan solusi yang disebut oleh Rini sebagai “win-win solution”, sebagai berikut :

  1. Kehadiran pabrik semen akan menyejahterakan masyarakat.
  2. Berjanji akan mencari solusi jika memang kehadiran pabrik semen akan merusak lingkungan warga
  3. Apabila kekurangan air, akan membuatkan sumur
  4. Apabila lahan warga terganggu akan dicarikan lahan.

Apa yang ditawarkan Rini tentu tidak dapat dikategorikan sebagai “win-win solution”, mengingat posisinya sebagai Menteri BUMN yang memiliki kepentingan dalam hal ini. Tawaran Rini hanyalah sebuah solusi klise untuk suksesi kepentingannya semata. Selain itu, tampak jelas bahwa dalam hal ini Rini tidak menggunakan paradigma pencegahan kerusakan lingkungan, namun membiarkan terlebih dahulu kerusakan lingkungan untuk kemudian dipulihkan kembali. Ini adalah bentuk kedangkalan berpikir dari orang sekaliber menteri.

Kunjungan Menteri BUMN Rini Soemarno ke tapak pabrik Semen Indonesia ini jelas sekali merupakan langkah yang tidak mendukung keputusan Presiden Jokowi yang meminta supaya perizinan SI di Rembang dihentikan selama kajian KLHS dilakukan dalam waktu 1 tahun. Kunjungan tersebut bisa menganggu terciptanya iklim yang kondusif di tengah pro dan kontra pembangunan pabrik semen di Rembang. Sebagai pembantu presiden, semestinya Menteri Rini mendukung keputusan Jokowi.

Pernyataan Rini Soemarno bahwa warga Rembang yang menolak pabrik semen hanya 10 persen adalah cermin dari sikap seorang menteri yang tidak bijaksana. Besar kecilnya kelompok yang pro atau kontra, belum bisa mencerminkan fakta yang objektif. Apakah warga yang mendukung pabrik semen telah mengetahui dan memahami dampak-dampak negatif dari pabrik semen.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengingatkan bahwa dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa subjek hukum HAM adalah setiap orang atau sekelompok orang jadi tidak dibatasi mengenai problem kuantitas. Jadi setiap orang yang merasa hak asasinya, termasuk hak atau lingkungan hidup yang sehat dan bersih, berhak menyampaikan laporan. Demikian halnya, jika proses AMDAL dilakukan dengan mematuhi Peraturan Lingkungan Hidup RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam AMDAL dan Ijin Lingkungan, maka gugatan terhadap proses Amdal tidak akan terjadi.

Dengan kajian KLHS, akan membuka ruang dan peluang bagi warga untuk memahami lebih utuh daya dukung ekosistem pegunungan Kendeng terkait dengan rencana tambang dan pabrik semen berikut dampak dampaknya.

Setiap orang berhak mendapatkan informasi yang utuh dan benar. Komnas HAM menyerukan pada semua pihak untuk mengawal dan mendukung kajian KLHS di Pegunungan Kendeng yang sudah menjadi keputusan Presiden. Hal itu juga sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 09/2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Komnas HAM juga akan menyampaikan hasil Pemantauan tentang Pelestarian Kawasan Karst dan Perlindungan HAM kepada Presiden Jokowi, sebagai terobosan yang komprehensif atas maraknya konflik akibat pembangunan pabrik semen.

 

Sumber foto: JMPPK

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar