Industri Hasil Tembakau

Masih Saja Meributkan Rokok

orang merokok

Di tanah air kita merokok adalah suatu fenomena kebudayaan yang sudah ada sejak zaman kolonial dahulu. Penjajah membawa tanaman tembakau ke kawasan Asia hingga menyebar ke tanah Jawa. Mereka kagum melihat tanah Indonesia yang begitu kaya, makmur, dan subur. Rempah hasil bumi tanah air kita menjadi pemicu bangsa-bangsa lain untuk datang menjajah kita. Awalnya dengan dalih dagang, karena rempah saat itu menjadi komoditi yang sangat menguntungkan dan bernilai.

Tembakau adalah salah satu tanaman yang sudah ada sejak tahun 1600-an. Datang ke Nusantara bersama gelombang penjajahan, dikenalkan lewat logika budidaya industri saat era tanam paksa yang paling eksploitatif di Hindia-Belanda.

Dari tembakau itulah ditemukan kretek, produk rokok asli dalam negeri yang diciptakan oleh Haji Djamhari, awalnya untuk mengobati sakit bengek. Bahan baku kretek dari tembakau dan cengkeh lalu dilinting memakai papir atau kawung. Menggunakan bahan asli dalam negeri, tidak impor.

Jelas seharusnya kretek menjadi produk unggulan asli dalam negeri, tanpa harus ada campur tangan asing yang ingin mengendalikan. Sehingga saat bangsa ini mengalami gejolak krisis moneter, industri kretek tetap bertahan. Karena industri kretek merupakan satu-satunya industri nasional yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari produksi, pengolahan, proses pendistribusian, hingga konsumennya kebanyakan berasal dari dalam negeri oleh pelaku usaha nasional dengan melibatkan tenaga kerja dalam negeri yang sangat besar jumlahnya. Bukankah ini salah satu contoh produk kemandirian yang berdikari.

Tapi anehnya sekarang, rokok selalu diidentikan dengan stigma negatif, seperti dalam kampanye anti-rokok yang semakin massif, aturan pengendalian tembakau seperti FCTC (Framework Convention on Tobacco Control), sebuah perjanjian internasional yang hendak menyeragamkan aturan dan membatasi produk rokok dan tembakau.

Nyatanya semua stigma yang ditujukan itu tidak murni untuk alasan kesehatan. Ada kepentingan bisnis multinasional yang sengaja bermain di belakangnya. Kepentingan tersebut mulai dari pembiayaan kampanye anti rokok dan pembuatan UU, peraturan daerah (Perda), serta berbagai regulasi anti tembakau dan rokok lainnya dengan alasan kesehatan publik, yang ternyata bersumber dari perusahaan farmasi dan perusahaan rokok multinasional.

Baru-baru ini Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany menyatakan harga rokok seharusnya dinaikkan setidaknya menjadi dua kali lipat, dan menaikkan harga rokok dapat menurunkan prevalensi perokok, terutama pada masyarakat yang tidak mampu.

Pernyataan yang keliru, apakah dengan menaikkan harga rokok menjadi solusi yang tepat untuk mengurangi jumlah perokok di Indonesia. Toh dari dulu merokok sudah menjadi tradisi kita, karena tembakau tumbuh subur di negeri kita dan sangat mudah sekali untuk mendapatkannya. Orang-orang yang berada di wilayah pedesaan misalkan, mereka tetap sehat dan kuat merokok sembari mencangkul, malahan menjadi obat batuk dan mengurangi stress.

Bayangkan jika perokok berjamaah berhenti merokok, bagaimana jutaan nasib para buruh dan petani tembakau? Siapa yang mau menjamin pekerjaan mereka? Malah akan menambah beban Jokowi.

Masih saja mereka yang anti rokok itu meributkan tentang rokok dan tembakau. Bukankah yang lebih bahaya dan penting itu adalah masalah kemiskinan? Juga  masalah penyakit korupsi yang terus melanda negeri ini.

 

Sumber foto: Eko Susanto

Tentang Penulis

Andika Tazaka

Andika Tazaka

Penyuka teks, gambar, dan pemandangan.

Tinggalkan komentar