Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti sering mendapatkan cacian dan dianggap hanya berkoar-koar saja atas angka kerugian negara akibat penangkapan ikan ilegal (illegal fishing). Menurutnya, kerugian negara per tahun akibat illegal fishing bukan Rp300 miliar, tetapi Rp3.000 triliun.
Ucapan Susi ini diperkuat dengan data yang disampaikan Direktur Bank Dunia, Sri Mulyani, yang menyebut angka US$20 miliar. Sedangkan Badan Pangan Dunia (FAO) menyebut angka lebih besar, yaitu US$50 miliar.
Kontroversi besar terjadi, kerugian negara Rp2.000—3.000 triliun tidak ada yang percaya. Latar pendidikan Susi menjadi bully-an karena angka yang dibilang Susi tidak pakai dasar, hitungan anak SMP. Susi berpendapat kalau angka kerugian untuk ukuran sektor perikanan dan kelautan memang besar sekali. Dengan angka sebesar itu, betapa parah kerugian sektor kelautan dan perikanan nasional akbibat dari illegal fishing.
Selama menjabat menjadi MKP, Susi dan pemerintah berusaha melakukan pencegahan dan meminimalisir kerugian di sektor kelautan dan perikanan. Salah satu program yang telah ia lakukan adalah pendataan terhadap kapal-kapal perusahaan ikan, menenggelamkan kapal pelaku illegal fishing, bongkar muatan di tengah laut (transhipment), dan lain-lain.
Dengan berbagai terobosan dan kebijakan yang ia lakukan selama ini, Susi yakin hasil tangkapan ikan oleh para nelayan akan semakin meningkatkan pendapatan negara dari sektor perikanan dan menyejahterakan nelayan-nelayan kecil. Total nelayan miskin di Indonesia berjumlah sekitar 7,87 juta, merupakan 25% dari total penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan (BPS, 2010).
Selama menjadi MKP, Susi sering mendapat tekanan dari berbagai kalangan masyarakat. Bahkan ada yang mengiming-imingi uang sebesar Rp5 triliun agar dirinya mundur dari kursi menteri. Menurut Susi, orang yang menawarinya itu adalah pengusaha illegal fishing. Susi yang selama ini dikenal keras menindak para pelaku illegal fishing ini pun tak tergiur dengan tekanan itu.
Indonesia punya garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, yaitu 95.181 km dua pertiga wilayah adalah laut. Ironis, Indonesia bukanlah poros maritim dunia, bukan pusat suplai, pusat penentuan harga dan ekonomi kemaritiman di ASEAN. Indonesia terus mengalami kerugian yang sangat besar dari sektor kelautan dan perikanan. Bagaimana bisa mewujudkan visi poros maritim jika dari hulu ke hilir sektor kelautan dan perikanan masih dikuasai asing.
Sumber gambar: pixabay
