Industri Hasil Tembakau

Mengintip Peraturan Pertembakauan Negeri Lain

tembakau

Keputusan DPR untuk menyertakan RUU Pertembakauan ke dalam pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2015 patut diapresiasi. RUU Pertembakauan vital untuk melindungi kepentingan petani dan industri tembakau yang puluhan tahun telah menopang ekonomi nasional. Dari sisi ekonomi, industri tembakau dan sektor yang terkait memberi kontribusi Rp150 triliun setiap tahun pada pendapatan negara dalam bentuk cukai dan pajak. RUU Pertembakauan sendiri merupakan gagasan otentik para petani yang diakomodir para legislator ke dalam usulan rancangan undang-undang inisiatif DPR.

Masuknya RUU hasil inisiatif masyarakat ini merupakan langkah maju dalam pendidikan politik demokrasi bangsa. Besar dampak RUU ini bagi masyarakat. Lebih dari 24 juta warga negara Indonesia bergantung pada keberadaan industri ini.

Di tengah hiruk-pikuk perdebatan mengenai RUU ini, ada baiknya kita menengok perbandingan dengan penerapan regulasi serupa di negara lain. Berikut ini kebijakan terkait pengendalian dan pengelolaan produk tembakau di negara-negara industri:

Amerika Serikat
Di Amerika Serikat, tembakau tumbuh di 21 negara bagian dengan negara bagian Kentucky dan North Carolina sebagai penghasil tembakau terbesar yang mencapai dua pertiga dari tembakau yang ditanam di Amerika Serikat.

Kebijakan tembakau Amerika Serikat sangat berpihak pada kepentingan petani. Petani tembakau di Amerika Serikat memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup baik. Besar perhatian pemerintah terhadap mereka. Pemerintah Amerika telah lama memiliki program untuk membantu petani tembakau. Salah satu adalah program bantuan harga tembakau (tobacco price support programme). Program bantuan harga tembakau pertama kali dibuat pada tahun 1930.

Commodity Credit Corporation/Farm Service Agency USDA menyediakan pembiayaan untuk kegiatan seperti pengeluaran administrasi bantuan harga, gaji, dan pengeluaran kantor daerah, pinjaman bantuan harga tembakau, dan operasi terkait. Perkiraan anggaran yang juga terbilang besar di tahun yang sama adalah untuk program asuransi tanaman yang dikelola Risk Management Agency USDA. Petani tembakau sangat diuntungkan dengan berbagai program dan anggaran yang disediakan USDA. Petani tidak perlu khawatir jika tanaman rusak akibat cuaca, penyakit tanaman, serangga atau bencana alam, karena mereka akan mendapat ganti rugi dari Risk Management Agency, USDA. Petani juga tidak perlu khawatir merugi akibat adanya fluktuasi harga tembakau.

Subsidi yang diberikan pemerintah Amerika untuk petani sangat besar dan meningkat sejak tahun 1995 hingga tahun 2010. Total subsidi tembakau Amerika mencapai US$ 1,1 miliar.

Amerika Serikat mengesahkan undang-undang regulasi tembakau, yaitu Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act. Berisi peraturan sangat ketat terhadap perusahaan rokok, apalagi rokok impor. Dalam salah satu pasal undang-undang tersebut disebutkan bahwa produk tembakau tidak boleh mengandung rasa buatan atau alami selain tembakau dan menthol, misalnya herbal atau rempah-rempah. Sehingga kretek dari Indonesia tidak boleh masuk karena mengandung campuran lain selain tembakau, yaitu cengkeh. Sementara rokok produksi AS yang mengandung campuran menthol boleh beredar.

Ini menunjukkan bentuk hambatan non-tarif bagi rokok impor. Bentuk perlindungan pemerintah AS terhadap industri tembakau nasionalnya. Rokok asing tidak boleh masuk, tapi rokok produksi AS sendiri boleh beredar luas dan diekspor ke luar negeri.

Tiongkok
Di Tiongkok tembakau dikelola secara monopoli oleh negara. Badan tersebut bernama The China National Tobacco Import-Export Company yang menjalankan semua urusan impor-ekspor daun tembakau dan rokok. Perusahaan yang ingin terlibat dalam pabrikan rokok atau tembakau dan peralatan pengolahan rokok harus mendapatkan lisensi dari STMA. The State Tobacco Monopoly Administration (STMA) sendiri merupakan pembeli tunggal yang diizinkan dalam perdagangan tembakau.

The Law of The People’s Republic of China on Tobacco Monopoly mengatur hubungan industrial antara pemerintah pusat, agen-agen pemerintah daerah, dan para petani lokal. Pemerintah pusat secara mendasar mengendalikan produksi tembakau, yang dilaksanakan oleh agen-agennya pada tingkat kabupaten. Berdasarkan rencana ini, The China Tobacco Leaf Production Procuring and Sale Corporation (sebagai unit usaha STMA) menandatangani kontrak pengadaan dengan petani tembakau melalui agen lokalnya. Daerah tanam ditentukan dalam kontrak. Input untuk produksi tembakau juga dapat ditentukan dan disediakan oleh perusahaan tembakau negara dengan harga tetap.

Berdasarkan undang-undang tersebut, perusahaan tembakau negara merupakan pembeli tunggal untuk semua daun tembakau yang diproduksi petani. Tidak ada daun tembakau yang diproduksi berdasarkan rencana negara dapat diperdagangkan di pasar dan tidak ada individu yang memenuhi syarat untuk berdagang tembakau. Petani tembakau harus menjual seluruh produksinya kepada negara pada harga pengadaan yang diatur oleh negara berdasarkan nilai standar. Perusahaan tembakau negara harus membeli, pada harga tetap, seluruh daun tembakau yang diproduksi petani pada areal tanam yang telah dikontrak.

Sistem monopoli negara bukan berarti meniadakan pemain asing. Buktinya Philip Morris, Gallaher, dan Imperial telah memiliki usaha bersama di negeri tirai bambu tersebut dengan industri tembakau lokal. Namun, pangsa pasar yang dimiliki hanya boleh berada di bawah 1%.

Jepang
Di Jepang, jumlah petani tembakau telah menurun dari sekitar 200 ribu keluarga menjadi 20 ribu keluarga pada tahun 2004. Japan Tobacco Incorporated adalah badan usaha yang dimonopoli pemerintah Jepang. Mulai April 1985, perusahaan nasional ini telah diprivatisasi sebagai perusahaan gabungan dengan pemerintah Jepang sebagai satu-satunya pemegang saham.

Sejak awal diusahakan, industri tembakau Jepang tidak melupakan petani. Petani diuntungkan dengan adanya sistem monopoli, karena pemerintah membeli seluruh hasil panen mereka dengan harga berlipat-lipat lebih tinggi daripada harga di pasar internasional. Fasilitas produksi yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah ditempatkan hampir di seluruh Jepang. Industri tembakau di Jepang masih terintegrasi dengan baik, dari hulu sampai hilir, namun dengan pasar lebih luas.

Tobacco Business Act di Jepang mengatur mengenai perkembangan industri tembakau di Jepang agar dapat berkontribusi terhadap fiskal nasional. Menurut undang-undang ini, pemerintah mempertahankan pengawasan atas setiap aspek bisnis seperti produksi, pembelian daun tembakau, pembuatan dan distribusi produk tembakau.

Undang-undang ini memastikan usaha tersebut memberikan penerimaan pajak bagi pemerintah. Komitmen pemerintah Jepang adalah melindungi dan mempromosikan bisnis tembakau dan menjamin kesehatan dari produk tembakau agar sesuai dengan langkah-langkah pengendalian tembakau yang efektif untuk mengurangi konsumsi tembakau dan melindungi kesehatan masyarakat.

Uni Eropa
Di Uni Eropa, pemerintahnya menyadari industri tembakau merupakan industri yang perlu diperhatikan sejak di hulunya. Industri ini adalah industri yang bersifat fully integrated. Sehingga disadari pertanian tembakau perlu mendapat perhatian dalam menjaga kelangsungan industri tembakau. Dukungan berupa subsidi dan kebijakan Uni Eropa yang berpihak pada petani merupakan salah satu langkah untuk membangun industri tembakau dalam negerinya. Meskipun ada kebijakan dan kampanye kesehatan yang mendukung petani tembakau berganti ke tanaman lain, namun petani tetap dibantu. Pada dasarnya, apa pun yang ditanam petani, tetap akan disubsidi.

Berdasarkan kebijakan pertaniannya, Uni Eropa menyediakan subsidi untuk petani tembakau sekitar 1 miliar euro per tahun (1 persen dari anggaran Uni Eropa). Reformasi kebijakan pada tahun 2002 membuat adanya pemisahan antara tanaman dan subsidi setelah tahun 2010, namun petani tembakau tetap akan mendapat subsidi.

Uni Eropa memberlakukan tarif impor tembakau yang rendah dikarenakan membutuhkan impor untuk sebagian besar tembakau mentah. UE memperluas berbagai perlakuan tarif istimewa untuk impor dari negara berkembang di Afrika, Karibia, dan Pasifik berdasarkan Konvensi Lome.

Sumber gambar: Eko Susanto via Flickr

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar