Mineral

Perlawanan Warga Ciremai Membuat Chevron Angkat Kaki

cevron

Wilayah kerja panas bumi (WKP) di Gunung Ciremai, Jawa Barat, resmi dikembalikan pada pemerintah. Sebelumnya, PT Chevron Geothermal Indonesia telah menyatakan mundur dari pengembangan wilayah itu karena dinilai tidak memiliki nilai ekonomi yang diinginkan perusahaan energi asal Amerika Serikat tersebut.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE) telah menerima surat resmi pengembalian wilayah kerja panas bumi (WKP) di daerah Ciremai, Jawa Barat, oleh pemenang lelang proyek bernilai Rp60 miliar tersebut.

Direktur Jenderal EBTKE, Rida Mulyana menyatakan, pihaknya akan melelang ulang proyek geotermal di Gunung Ciremai. Pasalnya, meski sudah memenangkan lelang, Chevron hingga saat ini belum mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). “Proyek geotermal Ciremai ini akan dilelang ulang bersamaan dengan 25 proyek lain,” kata Rida.

Ramainya protes masyarakat setempat membuat Chevron hengkang dari Ciremai. Warga lereng Gunung Ciremai yang tergabung dalam Gerakan Massa Pejuang untuk Rakyat (Gempur) telah mengadukan keberatannya ke Komnas HAM di Jakarta sejak April 2014. Warga mengajukan keberatan atas rencana eksplorasi geotermal oleh Chevron di Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, dan Majalengka, Jawa Barat. Eksplorasi panas bumi ini dikhawatirkan akan mengancam kampung mereka.

Okki Satrio, koordinator Gempur menyatakan, “Proses penentuan wilayah pertambangan tidak melibatkan masyarakat. Mestinya sosialisasi dilakukan di wilayah yang terkena dampak. Sampai sekarang masyarakat tidak diberi tahu. Kami justru mendapatkan bocoran data-data mengenai ini dari pihak lain.”

Lebih lanjut Okki menduga ada persekongkolan antara perusahaan dengan otoritas desa. Setiap warga mempertanyakan aktivitas perusahaan Chevron di kawasan yang sesungguhnya lahan konservasi tersebut. Otoritas desa menutup-nutupi.

“Kami punya dokumen sampai notulensi penentuan wilayah pertambangan. Ini data bukan isu yang dibikin-bikin. Berita acara, notulensi, akan kami berikan kepada Komnas HAM  agar bisa ditindaklanjuti,” tegas Okki.

Okki menjelaskan lebih lanjut, “Pada 20 Oktober 2010, pemerintah Jawa Barat mengadakan rapat bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas ESDM Jabar, dan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC), membahas batasan wilayah kerja pertambangan (WKP). Dalam rapat disepakati luasan WKP 23.646,27 hektar di Kabupaten Kuningan dan 642,48 hektar di Kabupaten Majalengka. “Seluruh WKP di luar konservasi BTNGC. Artinya, luas WKP berada di lahan masyarakat,” kata Okki.

Sejak April 2006, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ahmad Heryawan, telah berencana untuk melakukan eksplorasi geotermal di beberapa daerah. Pada 19 Oktober 2010, pemerintah provinsi Jawa Barat mengaku telah mengeluarkan surat edaran pemberitahuan sosialisasi eksplorasi geotermal di Kabupaten Kuningan. Namun menurut kesaksian warga, hingga kini sosialisasi tak pernah sampai di telinga masyarakat. “Sampai saat ini tidak ada sosialisasi komprehensif. Kalau pun ada hanya di empat desa. Mayoritas masyarakat Kuningan tidak mengetahui. Karena itu kami sepakat menolak eksplorasi geothermal,” ujar Okki.

Selama ini, pemerintah Jawa Barat terkesan menutup-nutupi. Kekhawatiran warga bukan tanpa alasan, saat ini UU Panas Bumi sedang dalam tahap revisi. UU Panas Bumi memperkenankan eksplorasi dilakukan hingga ke taman nasional. Lebih parah lagi, pemerintah tidak menyatakan geotermal sebagai aktivitas pertambangan. “Kalau revisi ini berhasil, kami menuding Chevron berada di balik semua ini,” Okki dengan tegas menyatakan.

Mundurnya Chevron dari proyek ini menandakan sinyal positif, bahwa perlawanan warga terbukti dapat menggoyang kenyamanan korporasi multinasional seperti Chevron. Meski sebenarnya dari sisi kebijakan pemerintah dikhawatirkan memberikan terlalu banyak keleluasaan bagi “Chevron-Chevron” lainnya untuk masuk ke lahan warga. Masyarakat di wilayah lainnya patut meniru semangat juang yang ditunjukkan warga Ciremai yang tergabung dalam Gerakan Massa Pejuang untuk Rakyat (Gempur). Mereka membuktikan kalau rakyat juga masih memiliki kedaulatan. Jangan main-main.

Sumber gambar: wikipedia

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar