Mineral

Penurunan Harga BBM dan Mekanisme Pasar

minyak asing

Pemerintah resmi menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) terhitung mulai 1 Januari 2015. Harga premium turun dari Rp8.500 menjadi Rp7.600, solar menjadi Rp 7.250, sementara pertamax diturunkan menjadi Rp9.600 per liter. Beberapa pihak mengapresiasi langkah pemerintah Jokowi-JK untuk menyesuaikan harga eceran BBM dengan menurunnya harga minyak mentah dunia.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, pada hari Rabu kemarin (31/12) menyambut baik kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga BBM bersubsidi. Ia menilai dengan penurunan ini maka ada tiga manfaat yang dapat dirasakan, yaitu peningkatan kapasitas produksi nasional, pengendalian fiskal, dan deflasi komponen harga BBM.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, Rabu kemarin (31/12) mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah telah merancang jenis pembagian BBM yang disalurkan pada masyarakat, yaitu: BBM dengan jenis tertentu yang disubsidi, BBM khusus penugasan, dan BBM umum. Premium dikategorikan sebagai BBM non-subsidi, artinya penentuan harganya disesuaikan dengan harga pasar. Tinggal solar saja yang masih menikmati dukungan fiskal. Data yang diperoleh Kementerian Keuangan (2012), 56% penduduk Indonesia menggunakan BBM jenis premium.

Masyarakat tentu bersuka, disuguhi kado istimewa tahun baru berupa penurunan harga BBM premium dan solar. Namun, penurunan harga mengikuti harga minyak mentah dunia ini menyembunyikan bahaya. Hanya sementara waktu saja masyarakat boleh bersuka saat harga minyak dunia sedang berada di titik rendah. Sementara saat mekanisme pasar sedang menghendaki harga minyak mentah naik ke titik tertingginya, maka harga BBM premium juga akan ikut merangkak naik, karena disesuaikan dengan standar minyak dunia.

Berdasarkan kebijakan baru tersebut, pemerintah akan melakukan evaluasi dan mematok harga bahan bakar minyak (BBM) premium dan solar setiap bulan mulai tahun depan. Artinya, harga jual premium dan solar ditentukan setiap akhir bulan untuk diberlakukan pada awal bulan berikutnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, mengatakan bahwa penentuan (harga BBM) ini melihat perkembangan harga minyak dunia dan nilai mata uang rupiah. Evaluasi ini akan berlangsung sampai kompetisi jauh lebih sehat, baru pemerintah akan lepas harga.

Sejak era orde baru, Indonesia telah melakukan penyesuaian harga BBM dan besaran subsidi yang harus ditanggung seiring dengan perkembangan minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Dalam 34 tahun terakhir (1980-2014), pemerintah telah melakukan 16 (enam belas) kali perubahan harga BBM bersubsidi (bensin premium, minyak tanah, dan minyak solar).

Setiap kali pemerintah hendak menaikkan harga BBM, selalu menggunakan alasan: beban subsidi yang sangat besar, subsidi mesti dibatasi dan dialihkan ke sektor lain “yang lebih produktif”, harga BBM harus dinaikkan agar beban anggaran negara dapat berkurang.

Kebijakan penyesuaian harga minyak bergantung pada harga pasar dunia menunjukkan ketidakberdayaan perusahaan negara, dalam hal ini Pertamina. Ngerinya, masyarakat mesti menggantungkan nasibnya pada mekanisme pasar. Perusahaan minyak asing tentu senang dengan pemberian perlakuan setara (equal treatment) dengan perusahaan minyak milik negara Pertamina. Perusahaan minyak asing menjadi leluasa bersaing dalam harga dan kualitas produk tanpa hambatan apa pun (baca: “Penghapusan Subsidi BBM Untungkan SPBU Asing”). Tanpa proteksi fiskal dan subsidi yang sejatinya merupakan manifestasi kedaulatan rakyat dan negara maka Indonesia saat ini sama sekali telanjang di hadapan taipan-taipan minyak asing.

Demikianlah minyak sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33, kini harus bergantung pada mekanisme pasar.

Sumber gambar: wikipedia

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar