Lain-Lain

Ketimpangan Penguasaan Lahan dan Ketimpangan Ekonomi

konflik tanah

Konflik lahan meningkat tajam dua dekade terakhir. Penyebabnya, ekspansi lahan oleh para pengembang dan pemilik modal. Terjadilah ketimpangan penguasaan lahan antara para pemilik modal dengan masyarakat umum.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI), Panangian Simanungkalit, mengemukakan fenomena penguasaan lahan ribuan hektar oleh pengembang dan pemilik modal berlangsung secara besar-besaran di masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.

Salamuddin Daeng dari Insititut Global Justice (IGJ) menerangkan, kepemilikan lahan secara besar-besaran ini dilindungi Undang-Undang No.25 Tahun 2007. Menurut Salamudidn, sejak 2007 para pemilik modal diperbolehkan menguasai lahan paling lama 95 tahun. Dia menambahkan, hingga kini 175 juta hektar atau setara 93% luas daratan di Indonesia dimiliki para pemodal swasta/asing. Berarti ada segelintir elite, yaitu 0,2% penduduk, menguasai 56% aset nasional dalam bentuk kepemilikan tanah.

Sejalan dengan hasil penelitian IGJ, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Idham Arsyad, menunjukkan data mengenai ketimpangan agraria di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian KPA, sekitar 35% daratan Indonesia dikuasai 1.194 pemegang kuasa pertambangan, 341 kontrak karya pertambangan, dan 257 kontrak pertambangan batubara.

Tak heran jika persoalan ketimpangan penguasaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah ataupun sumber daya alam selalu menjadi pemicu konflik. Menurut pendapat Idham, pemerintah membabi buta dalam memberikan izin dan hak eksploitasi hutan, lahan tambang, perkebunan besar, dan pembukaan tambak tanpa mempertimbangkan nasib warga yang hidup dari lahan tersebut.

Pendapat lain datang dari Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana (IAP) Indonesia, Bernardus Djonoputro. Bernadus berpendapat, dikuasainya lahan oleh pengembang dan pemilik modal merupakan dampak dari tidak teraturnya manajemen pertanahan (land register dan land management).

“Pemerintah harus secara serius melakukan agenda reformasi pertanahan (land reform), pendataan dan manajemen tanah menuju rezim statutory system yang mumpuni,” ujar Bernardus. Reformasi pertanahan harus disertai dengan perencanaan tata ruang dan tata guna lahan. Dengan begitu, distribusi ruang dan tanah dapat terjadi untuk mencapai sasaran negara dalam pemerataan kemakmuran.

Pemerintah Indonesia masih memiliki perangkat hukum yang mengatur kepemilikan tanah secara demokratis. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA mengatur pembatasan penguasaan lahan. UUPA tidak membenarkan penguasaan tanah yang melampaui batas. Pengaturan ini dimaksudkan supaya setiap orang mencapai skala usaha ekonomi yang cukup dalam produksi pertanian. Sedangkan batas maksimum dimaksudkan supaya setiap orang mengerjakan tanah berdasarkan kemampuannya. Bila penguasaan tanah melebihi kemampuan, berarti mempekerjakan buruh dalam mengelola tanah itu. Hal ini untuk mencegah terjadinya ketimpangan yang lebar.

Jika dibandingkan penguasaan lahan pada masa Raffles (1811), pemilik modal swasta hanya diperbolehkan menguasai lahan maksimal 45 tahun. Pada masa Hindia Belanda (1870) sekalipun, para pemodal hanya boleh menguasai lahan maksimal selama 75 tahun. Sedangkan pada masa reformasi, pemerintah justru memberikan izin penguasaan lahan sampai 95 tahun.

Jadi, dalam kasus ini, siapa sebenarnya yang lebih brutal, pemerintah kolonial imperialis atau pemerintah nasional? Apakah pemerintahan Joko Widodo berani melakukan reforma agraria sesuai mandat UUPA 1960 yang menjunjung tinggi nilai keadilan?

Sumber gambar: wikipedia

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar