Industri Hasil Tembakau

Perspektif Kretek dalam RUU Pertembakauan

kretek

Sebagaimana dalam penyusunan Undang-Undang lainnya, RUU Pertembakauan juga melewati tahap-tahap legislasi yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan RUU Pertembakauan, Badan Legislasi (Baleg) DPR telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai elemen terkait tembakau. Dalam RDPU yang digelar bersama Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri), Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), dan tim revitalisasi pertembakauan Jawa Timur ini, menghasilkan beberapa masukan untuk digunakan sebagai bahan pembuatan UU yang baik, sistematis, dan dapat diterima semua pihak terkait, khususnya petani.

Sebagai asosiasi pabrik rokok kretek, pertama-tama Gappri menyatakan pandangannya bahwa 92 persen pangsa pasar rokok Indonesia dikuasai oleh rokok filter yang berasal dari perkebunan rakyat di mana mampu menyumbang cukai ke negara sebesar 80 triliun. Selain itu, dari sisi ketenagakerjaan, industri rokok mampu menyediakan lapangan kerja bagi  42 juta orang  mulai dari petani tembakau, perajin rokok, hingga pedagang asongan. Namun, keadaan pasar rokok sekarang di mana ternyata lebih banyak berkembang rokok putih dan minim produk tembakau lokal ini menjadi kekhawatiran Gappri. Seperti diketahui, bahan baku untuk pembuatan rokok putih sebagian besar menggunakan tembakau Virginia impor.

Kemudian, Gappri juga menyayangkan tren kebijakan rokok sekarang yang terindikasi adanya pengetatan pembatasan rokok melalui regulasi pemerintah yakni PP Tembakau 109. Dalam PP ini terdapat upaya kuat untuk melenyapkan kretek dan menstabilkan rokok putih melalui standardisasi regulasi. Dengan berlindung di balik isu kesehatan, Gappri menuding kelompok anti-rokok berusaha menggiring opini masyarakat untuk memercayai bahwa tembakau adalah benar-benar penyebab kematian yang sangat berbahaya. Tembakau dan produk olahannya merupakan penyebab dari segala macam penyakit.

Tak dapat dipungkiri bahwa pemerintah selama ini selalu menjadikan tembakau sebagai ‘kambing hitam’ atas kesehatan masyarakat. Berbagai regulasi diciptakan untuk mengaitkan rokok sebagai suatu produk berbahaya. Secara tidak langsung kebijakan ini telah mematikan industri kretek menengah ke bawah. Padahal, usaha tembakau tersebut telah banyak memberikan kontribusi besar kepada negara.

PP Tembakau juga mengatur berbagai regulasi mengenai standardisasi produk sesuai dengan standar rokok putih. Tujuannya jelas, mempersedikit pemain kretek, dan pengaturan peningkatan tarif cukai yang dilakukan secara eskalatif dan progresif dengan menyederhanakan golongan atau layer produksi menuju single tarif. Ini yang ditakutkan Gappri sebagai upaya untuk menggilas atau mengikis industri keretek karena kretek dan rokok putih disamakan. Kebijakan tersebut dinilai lebih berpihak kepada perusahaan padat modal dan tidak berpihak kepada para petani tembakau dan rakyat kecil lainnya yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan tembakau. Regulasi ini sama halnya dengan mematikan perekonomian petani tembakau yang mata pencahariannya hanya dihasilkan dari tembakau.

Kemudian, Gappri pun menyesalkan dengan kebijakan tentang pembatasan iklan rokok. Menurut Gappri, kebijakan itu sangat tidak adil. Pasalnya, iklan rokok dilarang untuk memasang reklame di mall, tetapi iklan minuman keras diperbolehkan dengan ukuran yang sangat besar dan sangat menyolok dilihat umum. Lagipula, pembatasan iklan itu lebih menguntungkan industri rokok besar yang posisi produknya sudah mapan. Sementara untuk industri kretek kecil dan berkembang, akan terbunuh karena tidak memiliki kesempatan untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan pemerintah melalui PP No.109/2012 adalah sangat tidak tepat, menimbulkan kerugian besar bagi para petani dan industri kretek kecil dan menengah yang tentu saja akan berdampak kepada para pekerjanya. Kematian produksi industri tembakau akan menghilangkan lapangan pekerjaan bagi banyak pekerjanya yang selama ini penghasilannya hanya digantungkan pada indusri rokok tersebut.

Atas dasar itulah, Gappri berharap agar RUU Pertembakauan yang sedang digodok ini dapat menghasilkan regulasi yang selain mempertimbangkan aspek kesehatan, juga mengakomodasi dan melindungi kepentingan petani. Karena sangat tidak adil jika perspektif kesehatan semata-mata digunakan untuk mengatur regulasi soal keretek dan tembakau. Sebuah undang-undang, regulasi, haruslah mempunyai naskah akademik yang wajib melalui riset-riset komprehensif, holistik, multi perspektif atau dari berbagai sudut pandang. Oleh karenanya, ketika berbicara dampak kesehatan rokok, Gappri ingin semua pihak mengkaji secara komprehensif. Usaha menyehatkan masyarakat jangan sampai menjadi jalan kehancuran industri dan pertanian tembakau lokal.

Kemudian, Gappri juga berharap RUU Pertembakauan ini dapat memberikan ruang cukup untuk merokok sehingga tetap memperhatikan kesehatan orang lain. Pasalnya, di tengah banyaknya peraturan daerah yang melarang orang untuk merokok di tempat-tempat tertentu, ternyata kewajiban atas ketersedian ruangan khusus merokok sangat terbatas dan kalaupun ada sangat tidak manusiawi. Dengan tersedianya tempat merokok yang layak dan manusiawi, bukan tidak mungkin akan timbul kesadaran perokok untuk menghormati hak orang-orang yang tidak merokok, dengan cara merokok pada tempat yang telah disediakan.

Sumber gambar: Eko Susanto via Flickr

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar